Bawaslu Terima Daftar 286 Pemilih yang Kehilangan Hak Suaranya dari Tim Ahok-Djarot

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Bawaslu DKI Jakarta Mimah Susanti mengatakan, pihaknya baru menerima daftar 286 pemilih yang kehilangan hak suaranya pada Pilkada DKI Jakarta 2017 yang dilaporkan tim pasangan cagub-cawagub Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)-Djarot Saiful Hidayat.

Tim Ahok-Djarot pertama kali membawa daftar nama pemilih yang kehilangan hak suaranya sebanyak 136 orang. Kemudian, pada Senin (20/2/2017) malam, mereka membawa 150 data pemilih.

"Yang 150 kan datanya baru masuk, kalau yang 136 yang pertama. Sekarang kami minta dilengkapi identitas orang-orang ini," ujar Mimah kepada Kompas.com di Kantor Bawaslu DKI, Sunter Agung, Jakarta Utara, Selasa (21/2/2017).

Mimah menuturkan, tim Ahok-Djarot datang bersama ke-150 orang yang datanya dibawa. Mereka membawa identitas asli berupa E-KTP, surat keterangan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil DKI Jakarta, dan/atau kartu keluarga (KK).

Tim Ahok-Djarot, kata Mimah, juga akan kembali menyerahkan data pemilih lainnya yang kehilangan hak pilih.

"Mereka bilang setelah semalam mereka akan menyampaikan lagi dan merekapitulasi data-datanya. Kami minta agar identitasnya lengkap supaya rekomendasi kami ke KPU juga lebih enak, jangan sampai dikira kami ngasih data yang tidak fix," kata dia.

Total yang diterima Bawaslu DKI sekitar 300 orang, ditambah dengan warga yang melapor sendiri tanpa melalui tim Ahok-Djarot. Dari semua warga yang melapor, masih ada warga yang harus melengkapi identitas mereka.

Klarifikasi yang dilakukan Bawaslu DKI yakni mengecek identitas kependudukan mereka, baik melalui E-KTP atau surat keterangan. Identitas kependudukan tersebut kemudian akan difotokopi oleh Bawaslu sebagai data yang akan direkomendasikan ke KPU DKI.

"Kalau belum ada identitas asli ya kami tandai, kan khawatirnya enggak bisa menunjukkan juga," ucap Mimah. (Baca: Pemilih yang Kehilangan Hak Suaranya Akan Dimasukan dalam DPT Putaran Kedua)

Tim Ahok-Djarot sebelumnya membuka posko pengaduan terkait Pilkada DKI Jakarta 2017 di Rumah Borobudur, Jakarta Pusat. Anggota tim hukum dan advokasi Ahok-Djarot, Ronny Talapessy, mengatakan, sejak 16 Februari 2017 hingga 18 Februari 2017 posko tersebut sudah menerima 2.000 aduan.

"Pengaduannya ada yang dari call center, by email, dan datang langsung ke kami," ujar Ronny, di Rumah Borobudur, Jakarta Pusat, Sabtu (18/2/2017).

Ronny menjelaskan, mayoritas aduan tersebut disampaikan warga Jakarta yang tidak bisa memilih pada pemungutan suara Pilkada DKI Jakarta, Rabu (15/2/2017).