Peroleh BPOM'S Award, Pemprov DKI Akan Tingkatkan Pengawasan Apotek Rakyat

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat mengatakan akan meningkatkan pengawasan apotek rakyat yang saat ini tersebar di sejumlah daerah di Jakarta.

Salah satunya dengan melakukan sidak di sejumlah pusat-pusat apotek rakyat. Hal ini dilakukan guna mengawasi peredaran obat keras yang tak berizin hingga obat palsu yang sengaja dijual oleh para penjual nakal.

Di samping itu, Pemprov DKI juga akan mendorong agar toko-toko obat bisa menjadi apotek rakyat. Ini agar pengawasan bisa dipermudah.

"Kami akan dorong supaya bersama BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan), apotek ini toko obat bisa ditingkatkan menjadi apotek rakyat sehingga bisa terkontrol. Supaya tidak meracuni masyarakat dengan obat palsu, dan kadaluarsa," ujar Djarot usai menghadiri BPOM's Award di Balai Kartini, Jakarta Selatan, Selasa (28/2/2017).

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menerima penghargaan dari BPOM untuk kategori komitmen dan pengawasan obat dan makanan melalui penertiban apotek rakyat. Djarot menjelaskan, ada sebanyak 360 apotek rakyat yang terdata dan tersebar di lima wilayah di Jakarta.

Dari sidak oleh Badan POM Jakarta dan Dinas Kesehatan DKI Jakarta tahun lalu, ditemukan banyak pelanggaran yang dilakukan apotek rakyat. Mereka kedapatan menjual obat atau kosmetik kadaluwarsa, palsu dan ilegal. (Baca: Djarot: Jangan Sampai Obat Palsu Masuk ke Pasar Pramuka)

Untuk itu Pemprov DKI akan lebih gencar untuk melakukan sidak terhadap apotek rakyat.

"Sidak sudah berkali-kali. Di Pasar Pramuka misalnya mereka nggak mau (diberikan saran), kalau niatnya baik kenapa nggak mau. Sebab begitu dapat rekomendasi dari kami maka customer percaya kalau obatnya asli dan ter-register," ujar Djarot.