Hasil Reses, DPRD Soroti Pembangunan RPTRA, Ganti Rugi Lahan, Reklamasi, hingga KJP

JAKARTA, KOMPAS.com - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta telah menyelesaikan masa reses pertama pada tahun 2017.

Masa reses dimulai pada 23 Januari hingga 30 Januari 2017. Hasil reses ini dilaporkan dalam Rapat Paripurna, Kamis (9/3/2017).

Anggota tim penyusun hasil masa reses pertama DPRD DKI Syarifuddin mengatakan, laporan reses tersebut ditujukkan sebagai masukan dalam penyusunan RAPBD Perubahan Provinsi DKI Jakarta 2017 dan RAPBD 2018.

"Laporan reses pertama DPRD meliputi bidang pemerintahan, pertanahan dan ketertiban umum, bidang perekonomian dan keuangan daerah, dan bidang pembangunan," ujar Syarifuddin saat Rapat Paripurna di Gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis. 

(Baca juga: Siang Ini, Sumarsono Temui DPRD Bahas Tambahan Biaya Jalur MRT)

Rapat itu dihadiri Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Sumarsono beserta sejumlah pimpinan DPRD, seperti Ketua DPRD DKI Prasetio Edi Marsudi dan Wakil Ketua DPRD DKI Triwisaksana.

Dalam laporan reses tersebut, DPRD menyoroti sejumlah masalah yang terjadi di masyarakat, seperti permintaan untuk memperbanyak program ruang publik terpadu ramah anak (RPTRA), serta penyediaan blangko e-KTP.

Syarifuddin mengatakan, masih banyak warga DKI yang belum mendapatkan blangko e-KTP.

Temuan lainnya selama reses adalah keinginan warga agar Pemprov DKI menambah uang ganti rugi lahan yang terkena proyek pembangunan fasilitas umum.

Warga merasa keberatan jika lahan dinilai berdasarkan NJOP. Sementara itu, terkait bidang perekonomian dan keuangan daerah, masyarakat menolak program reklamasi di kawasan Kelurahan Kalibaru dan menolak rencana pembangunan pelabuhan di kawasan itu.

Di bidang pembangunan, kebersihan, dan lingkungan, warga meminta agar ada pembangunan jembatan penyeberangan orang (JPO) di Jalan Mampamg Prapatan Raya Lintasan.

(Baca juga: DPRD DKI Kemungkinan Tolak Permohonan Tambahan Anggaran MRT)

Ini karena sering terjadi kecelakaan di kawasan itu. Hasil reses itu juga meminta agar Pemprov DKI Jakarta menyelesaikan pembangunan tiga waduk yang berada di wilayah Kelurahan Rambutan.

Sebab, menurut warga, setiap musim hujan tiba, kawasan tersebut kerap dilanda banjir. Selain itu, warga mengeluhkan penggunaan KJP yang dinilai tak tepat sasaran.

"Laporan ini disampaikan kepada Plt gubernur untuk dijadikan bahan masukkan dan evaluasi," ujar Syarifuddin.