Fadli Zon Tuding Keterlibatan Penguasa Tertinggi untuk Jegal Anies-Sandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon menuding adanya keterlibatan pihak yang disebutnya sebagai penguasa tertinggi untuk mencurangi pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur DKI Jakarta nomor pemilihan tiga, Anies Baswedan dan Sandiaga Uno.

Jegal yang dimaksudkannya di sini adalah adanya upaya mengarahkan Anies dan Sandi terjerat kasus, seperti pemanggilan Sandi oleh kepolisian untuk menjadi saksi laporan kasus empat tahun lalu.

Hal itu dilontarkan Fadli usai mengadakan pertemuan dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan sejumlah petinggi partai. Sandi turut hadir dalam pertemuan yang diadakan di kediaman Prabowo di Jalan Kertanegara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat (10/3/2017) malam.

"Ya pasti berat karena kita menghadapi oknum kekuasaan sekarang ini. Segala macam tadi, ada laporan enggak bermutu aja dilaporkan. Jadi pendekatan sudah irasional yang dilakukan oknum penguasa," kata Sandi.

"Oknum penguasa kan keliatan. Itu seperti terasa, tapi sulit dibuktikan. Tapi jelas sekali kok dari penguasa yang tertinggi. Ya tertinggi pikir aja kira-kira siapa? Itu pendapat saya," ujar Fadli saat ditanyakan oknum penguasa yang dimaksudkannya.

Meski menuding adanya keterlibatan penguasa tertinggi untuk menjegal Anies-Sandi, Fadli yakin Anies-Sandi tetap akan memenangi Pilkada DKI 2017. Karena itu, ia menyatakan pihaknya akan berupaya mencegah terjadinya kecurangan saat dilakukannya pemungutan suara.

"Ini kan suara rakyat, yang menentukan rakyat di TPS. Kita tidak ingin dicurangi seperti yang kemarin itu curangnya luar biasa. Di apartemen dan perumahan tertentu ada yang surat undangan dibeli," ujar Fadli.

Tidak hanya itu, ia juga meminta agar aparat pemerintah tetap netral dan tidak terlibat dalam kecurangan.

"Demokrasi harus jujur adil, tidak boleh ada upaya kecurangan untuk berpihak. Aparat keamanan juga demikian. Saya kita aparat keamanan tidak boleh berpihak, apa itu Polri arau BIN. Jadi harus menjadi aparatur yang netral. Begitu juga dengan KPUD dan Bawaslu," kata Fadli.