Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Integrasi Transjakarta-Angkot, Apa Bedanya dengan OK OTRIP Anies-Sandi?

Kompas.com - 23/03/2017, 10:21 WIB
Alsadad Rudi

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) dan Koperasi Wahana Kalpika (KWK) menandatangani nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) pada Rabu (22/3/2017). Isinya merupakan kesepakatan bahwa angkot-angkot KWK akan jadi angkutan pengumpan bagi layanan bus transjakarta.

Kerja sama PT Transjakarta dengan operator angkot, yang termasuk bus kecil, baru kali ini dilakukan. Sebelumnya, angkot tak pernah masuk dalam rencana layanan terintegrasi transjakarta.

Sebelum adanya MoU antara PT Transjakarta dan KWK, pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur nomor pemilihan tiga, Anies Baswedan dan Sandiaga Uno tengah memperkenalkan konsep OK OTRIP.

Konsep ini merupakan salah satu program kampanye yang dijanjikan Anies dan Sandi jika nantinya terpilih. Dalam konsep OK OTRIP, Anies dan Sandi merencanakan adanya integrasi antara layanan bus transjakarta dan angkot.

Sesuatu yang mereka nilai tidak dilakukan oleh PT Transjakarta. Setidaknya sampai sebelum adanya MoU dengan KWK. Meski sama-sama melibatkan angkot dengan tujuan menjangkau permukiman, ada sedikit perbedaan konsep layanan integrasi transjakarta-angkot KWK dengan OK OTRIP.

Dalam integrasi transjakarta dan angkot KWK, pelanggan transjakarta nantinya bisa naik angkot KWK gratis pada waktu-waktu tertentu. Untuk bisa gratis, ada kartu yang digunakan, yakni kartu "Sahabat KWK".

Nantinya, pelanggan transjakarta hanya tinggal menunjukan kepada sopir KWK agar mereka tidak lagi dikenakan biaya jika naik angkot pada pukul 05.00–09.00 WIB, dan pukul 16.00–20.00 WIB.

"Kartunya dilihatin ke sopir. Kalau penumpang tidak memiliki kartu, tetap dikenakan tarif seperti biasa," kata Budi.

Ia menargetkan, Kartu Sahabat KWK sudah bisa didapatkan di seluruh halte-halte transjakarta paling lambat 1 April 2017. Namun, ia belum dapat menyebutkan harga jual kartu tersebut.

Menurut Budi, Kartu Sahabat KWK berbeda dengan kartu uang elektronik. Sebab, kartu ini tidak memiliki isi saldo.

"Kartunya tidak ada saldo-saldoan," ujar Budi.

Budi menyatakan, sampai saat ini pihaknya dan KWK masih menginventarisasi rute-rute penerapan layanan naik angkot KWK gratis bagi pengguna transjakarta. Saat ini, KWK diketahui melayani 78 trayek yang diperkuat 6.285 unit kendaraan.

Budi menargetkan, untuk tahap awal, akan ada 2.000 unit angkot KWK yang bisa menjadi layanan gratis untuk pengguna transjakarta. Menurut Budi, adanya layanan gratis membuat sopir angkot dilarang untuk menarik setoran dari penumpang.

Ia menjelaskan sistem pemasukan untuk sopir. Ia mengungkapkan, sistem integrasi yang berlaku dilakukan Transjakarta dengan cara menyewa angkot-angkot dari KWK. Uang sewa inilah yang kemudian digunakan KWK untuk membayar para sopirnya.

"Kita bikin standar pelayanan yang menguntungkan pengusaha. Sopirnya digaji juga. Nanti (besaran gajinya) kita akan atur dengan pengurus," kata Budi.

Halaman:


Terkini Lainnya

Pemilik Rumah Tempat Brigadir RAT Bunuh Diri Minta Publik Tak Berasumsi

Pemilik Rumah Tempat Brigadir RAT Bunuh Diri Minta Publik Tak Berasumsi

Megapolitan
Jenazah Brigadir RAT Telah Dibawa Pihak Keluarga dari RS Polri Kramat Jati

Jenazah Brigadir RAT Telah Dibawa Pihak Keluarga dari RS Polri Kramat Jati

Megapolitan
Proyek LRT Jakarta Rute Velodrome-Manggarai Masuk Tahap Pemasangan Girder

Proyek LRT Jakarta Rute Velodrome-Manggarai Masuk Tahap Pemasangan Girder

Megapolitan
Polisi Sebut Brigadir RAT Bunuh Diri di Mampang saat Sedang Cuti

Polisi Sebut Brigadir RAT Bunuh Diri di Mampang saat Sedang Cuti

Megapolitan
Pemprov DKI Siapkan Stok Blanko KTP untuk Pemilih Pemula Pilgub 2024

Pemprov DKI Siapkan Stok Blanko KTP untuk Pemilih Pemula Pilgub 2024

Megapolitan
Sebelum Tewas, Brigadir RAT Sepekan Tinggal di Jakarta

Sebelum Tewas, Brigadir RAT Sepekan Tinggal di Jakarta

Megapolitan
Partisipasi Pemilih di Jakarta pada Pemilu 2024 Turun Dibandingkan 2019

Partisipasi Pemilih di Jakarta pada Pemilu 2024 Turun Dibandingkan 2019

Megapolitan
Pemerintah DKJ Punya Wewenang Batasi Kendaraan Pribadi di Jakarta, DPRD Minta Dilibatkan

Pemerintah DKJ Punya Wewenang Batasi Kendaraan Pribadi di Jakarta, DPRD Minta Dilibatkan

Megapolitan
Dua Begal di Depok Lakukan Aksinya di Tiga Tempat dalam Sehari

Dua Begal di Depok Lakukan Aksinya di Tiga Tempat dalam Sehari

Megapolitan
Unggah Foto Gelas Starbucks Tutupi Kabah Saat Umrah, Zita Anjani: Saya Berniat Mancing Obrolan...

Unggah Foto Gelas Starbucks Tutupi Kabah Saat Umrah, Zita Anjani: Saya Berniat Mancing Obrolan...

Megapolitan
Jenazah Brigadir RAT Belum Diotopsi, Polisi Tunggu Keputusan Keluarga

Jenazah Brigadir RAT Belum Diotopsi, Polisi Tunggu Keputusan Keluarga

Megapolitan
Keluarga Brigadir RAT yang Meninggal Bunuh Diri Tiba di RS Polri Kramat Jati

Keluarga Brigadir RAT yang Meninggal Bunuh Diri Tiba di RS Polri Kramat Jati

Megapolitan
Dua Begal yang Bacok Korban di Depok Incar Anak Sekolah

Dua Begal yang Bacok Korban di Depok Incar Anak Sekolah

Megapolitan
Pemprov DKI Disarankan Ambil Alih Pengelolaan JIS, TIM, dan Velodrome dari Jakpro

Pemprov DKI Disarankan Ambil Alih Pengelolaan JIS, TIM, dan Velodrome dari Jakpro

Megapolitan
Jenazah Brigadir RAT Diotopsi di RS Polri Sebelum Dibawa Keluarga ke Manado

Jenazah Brigadir RAT Diotopsi di RS Polri Sebelum Dibawa Keluarga ke Manado

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com