Apa Tujuan Sumarsono Bertemu DPRD DKI dan Djarot?

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Sumarsono diundang ke Balai Kota DKI Jakarta untuk bersilaturahim dengan Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Djarot Saiful Hidayat dan DPRD DKI Jakarta. Djarot mengatakan kegiatan itu sekaligus untuk meminta kejelasan tentang wewenang pembahasan anggaran pada masa transisi seperti saat ini.

"Ini menjadi sangat penting supaya kita mendapatkan kejelasan yang sama, sehingga tidak ada perbedaan persepsi di antara kita semua di dalam proses penyusunan RAPBD 2018 yang sekarang sudah pada tahap penyusunan RKPD dan RPJMD sebelum masuk ke KUA-PPAS," kata  Djarot di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jumat (26/5/2017).

Saat ini sedang terjadi proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) DKI 2017, Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) 2018, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2018-2022.

Kewenangan tiga jenis anggaran itu saling beririsan. Ada anggaran yang masih wewenang Pelaksana Tugas Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat yang akan berakhir masa tugasnya pada Oktober mendatang dan ada juga yang wewenang gubernur dan wakil gubernur terpilih Anies Baswedan-Sandiaga Uno yang mulai bertugas pada Oktober itu.

Namun sebagian anggaran yang menjadi wewenang Anies-Sandi, sudah mulai dibahas di era Djarot.

Wakil Ketua DPRD DKI M Taufik, yang juga kader Partai Gerinda -partai pendukung Anies dan Sandi- mengatakan perlu kejelasan tentang pembahasan RPJMD dan RKPD.

"Saya kira perlu mendapat diskusi yang banyak antara kita karena yang akan berhadapan adalah banggar dan eksekutif. Kita diskusikan bagaimana pegangan di atasnya. Apakah RPJMD terlebih dahulu atau boleh tidak gunakan RPJMD?" kata Taufik.

Sumarsono mengatakan sudah mendengar permasalahan itu. Sumarsono mengemukakan, gubernur dan wakil gubernur terpilih memerlukan celah untuk bisa berkomunikasi dengan Pemprov DKI pada masa transisi.

Sementara, pemerintahan lama yang dipimpin Djarot saat ini merasa wajib menyelesaikan tugas hingga akhir masa jabatan. Sumarsono menyambut baik langkah Anies-Sandi membentuk tim sinkronisasi.

"Kecanggungan ini disambung tim sinkronisasi yang tadinya bernama tim transisi. Saya tolak istilah tim transisi, ini bukan kabinet baru. Ini menyinkronkan visi-misi Anies-Sandi," kata Sumarsono.