Pemprov DKI Bantah Anggarkan Rp 22 Miliar Lebih untuk Penggusuran

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah membantah Pemprov DKI Jakarta telah menyiapkan Rp 22 miliar lebih dalam APBD 2017 untuk penggusuruan di beberapa wilayah. Menurut Saefullah, tidak ada anggaran yang disiapkan untuk penggusuran.

"Enggak ada, kayak begitu itu enggak ada ya," ujar Saefullah di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Rabu (5/7/2017).

Sementara itu, Saefullah menyebut Pemprov DKI Jakarta akan terus melakukan relokasi warga untuk mengendalikan banjir Ibu Kota. Warga yang tinggal di bantaran sungai akan dipindahkan ke rumah susun.

"Kalau relokasi saya pikir kami sih jalan terus ya Jakarta, karena kami ingin saluran air, bantaran kali, itu terbebas dari hunian liar supaya air bisa mengalir," kata dia.

Baca: Djarot: Biar Saja Data LBH, Kami Ingin Jakarta Lebih Manusiawi dan Tertib

Meskipun begitu, Saefullah menyebut tidak ada anggaran khusus yang dialokasikan untuk menertibkan hunian liar dan relokasi. Anggaran tersebut menggunakan APBD dari masing-masing satuan kerja perangkat daerah (SKPD).

"Yang ada, kami siapkan rusun, kemudian soal penertiban segala macem, (anggaran) di satpol PP, melekat di situ. Jadi tidak khusus nyebut untuk relokasi," ucap Saefullah.

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta sebelumnya menyebut, Pemprov DKI Jakarta telah menyiapkan Rp 22 miliar lebih dalam APBD 2017 untuk melakukan 507 program penggusuran.

Baca: LBH Jakarta Akan Minta Anies Tunda Program Penggusuran dalam APBD 2017

Anggaran sebesar itu, menurut pihak LBH Jakarta, menunjukkan bahwa sedianya Pemprov DKI Jakarta memiliki kemampuan untuk menelurkan solusi-solusi alternatif selain penggusuran.

"Dengan anggaran Rp 22 miliar lebih, pemerintah bisa membangun banyak pasar, merenovasi kampung, atau setidak-tidaknya memberikan ganti rugi yang sepadan bagi masyarakat terdampak tanpa perlu melakukan penggusuran paksa," ujar Pengacara LBH Jakarta Felix Aldo, Selasa (4/7/2017).