Pemilik Mobil Wajib Punya Garasi Ternyata Ada Aturannya...

Sebenarnya, itu bukan peraturan baru karena sudah tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Transportasi. Djarot hanya ingin aturan itu digalakan kembali setelah tiga tahun ini "tidak ada suaranya".

"Salah satunya tentang kewajiban bagi yang punya kendaraan roda empat mobil itu sanggup menyediakan garasi," ujar Djarot di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Kamis (8/9/2017).

Djarot mengatakan, banyak yang belum paham bahwa salah satu syarat mendapatkan STNK yakni adanya surat pernyataan memiliki garasi.

Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Andri Yansyah tidak ingin melihat ke masa lalu mengenai mengapa aturan ini tidak diketahui orang.

Padahal, aturannya sudah ada sejak tiga tahun lalu. Andri menegaskan, mereka akan fokus kepada sosialisasi aturan ini ke depan.

"Ya kalau saya sih tidak bicara kenapa dulu tidak, malah baru sekarang. Pokoknya sekarang kita sudah harus mau menyosialisasikan ini secara keseluruhan," ujar Andri.

Dampak dari aturan ini, Dishub bisa menderek mobil-mobil yang tidak diparkir di garasi meskipun mobil tersebut berada di kawasan permukiman.

Andri mengatakan, banyak yang protes kepada dia karena petugas Dishub menderek mobil yang ada di perumahan.

Menurut Andri, mobil yang diderek boleh saja milik warga setempat yang tinggal di permukiman itu.

Namun, jalan-jalan di sekitar permukiman tetap diatur dalam peraturan daerah. Lagi pula, warga tidak mungkin parkir di jalan kalau memiliki garasi di rumahnya.

"Kalau semuanya seumpamanya dipakai parkir, tiba-tiba ada kebakaran atau ibu hamil melahirkan bagaimana?" kata Andri.

Adapun aturan tentang kewajiban pemilik kendaraan bermotor harus punya garasi tertuang dalam Pasal 140 perda tentang transportasi tersebut.

Bunyi pasal tersebut yakni sebagai berikut:

(1) Setiap orang atau badan usaha pemilik kendaraan bermotor wajib memiliki atau menguasai garasi.

(2) Setiap orang atau badan usaha pemilik kendaraan bermotor dilarang menyimpan kendaraan bermotor di ruang milik jalan.

(3) Setiap orang atau badan usaha yang akan membeli kendaraan bermotor wajib memiliki atau menguasai garasi untuk menyimpan kendaraannya yang dibuktikan dengan surat bukti kepemilikan garasi dari kelurahan setempat.

(4) Surat bukti kepemilikan garasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi syarat penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kepemilikan kendaraan bermotor diatur dengan peraturan gubernur.