MRT Jakarta Masih Tunggu Kejelasan soal Depo Kampung Bandan

Namun, belum ada kejelasan soal apakah lahan tersebut bisa digunakan untuk membangun depo.

"Jadi sekarang ini sedang dilakukan juga koordinasi untuk memastikan bahwa lahan itu benar-benar bisa digunakan oleh PT MRT untuk depo tadi," ujar William di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Senin (11/9/2017).

William menjelaskan, surat pertama menyatakan lahan milik PT KAI itu bisa digunakan untuk membangun depo. Sementara surat kedua berisi penegasan soal penggunaan lahan itu.

Baca: Djarot Ingin Depo MRT Tetap Dibangun di Kampung Bandan

Meski sudah menerima dua surat, Pemprov DKI dan PT MRT Jakarta masih membutuhkan kejelasan. Akibat belum adanya kejelasan penggunaan lahan, PT MRT belum bisa menentukan trase definitif atau final dari Kota ke Kampung Bandan. Trase antara kedua lokasi tersebut masih bersifat indikatif.

"Yang dari Kota ke Kampung Bandan itu lahannya masih lahan kereta api, dan lahan kereta api itu kan harus diperjelas statusnya, kemudian itu harus bisa dipertegas supaya bisa digunakan oleh MRT untuk lahannya," kata William.

Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekda DKI Jakarta Gamal Sinurat sebelumnya mengatakan, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) belum menerbitkan pernyataan tertulis bahwa lahan di Kampung Bandan bisa dijadikan lokasi pembangunan depo MRT jalur Selatan-Utara. Padahal, sejak Maret 2017, lahan milik PT KAI itu telah disepakati menjadi lokasi depo MRT.

"Waktu itu kan sudah ada pembahasan dengan Pak Sekda, dipastikan depo di situ (Kampung Bandang). Setelah itu kan kami minta ada tertulisnya dari Kemenhub, tapi sampai sekarang belum," ujar Gamal, Jumat lalu.

Baca: Pembebasan Lahan untuk MRT yang Dianggap Tak Berdasar Hukum

Adapun panjang lintasan MRT fase II mencapai 8,3 kilometer dari Bundaran HI sampai Kampung Bandan. Berbeda dengan trase Kota-Kampung Bandan, trase Bundaran HI-Kota sudah definitif.

PT MRT Jakarta sudah bisa melakukan rencana pembangunan jalur MRT dari Bundaran HI ke Kota, contohnya melakukan konsultasi publik dengan pemilik gedung untuk membangun jalur bawah tanah.