Kerugian akibat Macet Jakarta Rp 67 Triliun Per Tahun, Ini Kata Pemprov DKI

Tuty mengungkapkan hal itu untuk menanggapi besarnya kerugian yang terjadi akibat kemacetan di Jakarta, yakni sekitar Rp 67 triliun per tahun.

"Kami bikin supaya enggak rugi, ini kami lagi berusaha keras untuk itu, ini yang lagi kami usahakan bersama bagaimana ke depan pola transportasi massa di DKI ini bisa terbangun dengan baik," ujar Tuty di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jumat (6/10/2017).

Upaya pembenahan kemacetan di Jakarta dilakukan dengan membangun mass rapid transit (MRT) dan light rail transit (LRT). Tuty mengakui pembangunan MRT di Jakarta terlambat. Namun, hal itu lebih baik dilakukan daripada tidak dibangun sama sekali.

Baca: Bappenas: Kerugian akibat Macet Jakarta Rp 67 Triliun Per Tahun

"Yang membuat terlambat kita enggak usah pikirin kenapa itu terlambat, memang terlambat sekarang, daripada tidak, sekarang lebih baik terlambat kan, terlambat tapi dikerjain sekarang," kata dia.

Sementara ini, transportasi massal yang masih menjadi tulang punggung di Jakarta yakni transjakarta. Tuty menyebut daya angkut transjakarta cukup tinggi setiap harinya.

Selain transportasi massal, Tuty menyebut kesadaran warga dalam berlalu lintas juga perlu dibenahi. Sebab, perilaku berlalu lintas yang keliru juga menyumbangkan kemacetan di Jakarta.

"Kepatuhan kita ini selaku warga negara, selaku masyarakat, juga perlu ditingkatkan agar kemacetan yang berasal dari management traffic ini bisa menyumbang cukup signifikan untuk kelancaran penggunaan lalu lintas," ucap Tuty.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro sebelumnya menjelaskan besarnya kerugian yang terjadi akibat kemacetan di Jakarta.

Menurut dia, salah satu penyebab terjadinya kemacetan tersebut karena Jakarta telat membangun moda transportasi massal berbasis rel, mass rapid transit (MRT) dan infrastruktur lainnya.

"Kemacetan di Jakarta mengakibatkan kerugian 5 miliar dollar AS (sekitar Rp 67 triliun) per tahun ya. Karena jumlah jalan kecil," kata Bambang, di Universitas Indonesia, Depok.