Rencana Masa Depan TPST Bantargebang

JAKARTA, KOMPAS.com - Kondisi tempat pengolahan sampah terpadu (TPST) Bantargebang, Bekasi, saat ini telah berubah sejak dikelola Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Lingkungan Hidup pada Juli tahun lalu.

Dari pantauan Kompas.com yang mengunjungi tempat itu beberapa waktu lalu, perubahan tersebut sudah terasa dan masih akan dilakukan dalam beberapa waktu ke depan.

"Saat ini tujuan pertama kami ingin membenahi, setelah awal swakelola. Tapi memang pembenahan fisik luar biasa. Pengelolaan lama amburadul, saat take over kemarin lebih jelek lagi, tidak terurus. Sekarang pembenahan mulai dari penataan landfill, serta IPAS (Instalasi Pengelolaan Air Sampah)," kata Kepala Unit Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu Bantargebang, Asep Kuswanto, pada pekan lalu.

Asep mengungkapkan IPAS jadi masalah yang agak sulit untuk ditangani. Sebab dari empat IPAS yang seharusnya dimiliki TPST Bantargebang, saat ini hanya terdapat tiga yang berfungsi karena satu IPAS justru ditimbun sampah oleh pengelola terdahulu. Ketiganya pun kapasitasnya terlalu kecil untuk luas TPST.

Rencananya IPAS Bantargebang akan mendapat perawatan dan perbaikan secara bertahap yang akan dilanjutkan pada perencanaan 2018. Dinas Lingkungan Hiduup (DLH) juga sudah membahas rencana perbaikan IPAS bersama dengan Kemen PUPR untuk merehab sistem drainase tersebut.

"Kami coba terus lobi PUPR buat desain, lengkap dengan gambar khusus IPAS. Nanti dilihat apakah mau diperbesar, atau ditambah jumlahnya, atau jika berdasarkan penilaian sudah cukup yang saat ini tinggal diperbaiki, itu tergantung nanti penilaian PUPR. Buat desain IPAS ini masuk di APBN 2018," kata Asep.

"Jangan sampai jadi aset yang mubasir sama sekali. Saat ini kenapa kami tutup geomembrane gunungan sampah tersebut, karena untuk penyerapan gas metan yang lebih baik. Dulu tidak ditutup, gasnya berceceran kemana-mana. Termasuk ke depannya adalah pemeliharaan dan perawatan kondisi mesin," ucap Asep.

Selain pembenahan pada perangkat fisik TPST, perubahan juga dilakukan pada hal-hal yang tidak tampak, seperti pemberantasan pungli yang kerap jadi berita di pengelolaan terdahulu, perekrutan 750 karyawan yang sebagian besar berasal dari warga sekitar TPST Bantargebang, serta penataan dan penertiban pemulung yang mendirikan gubuk liar di area terlarang, dan memberikan BPJS Ketenagakerjaan kepada 6.000 pemulung.

"Tugas kami membereskan masalah ini tidak mudah, kalau ada tuntutan masyarakat wajar. Tapi kami tidak diam, kami berusaha. Ke depannya, TPST Bantargebang dapat menjadi pusat studi pengelolaan sampah nasional. Kapan itu semua bisa terealisasi? Harapannya segera, termasuk dukungan dari pemerintah, itu penting," ucap Asep.