Ketua TGUPP: Beban Kerja Tim Gubernur Lebih Besar dari Jumlahnya

"Misalnya, hambatan terkait pembebasan tanah MRT yang cukup lama, akhirnya kami bantu di tingkat kementerian," ujar Yusuf dalam rapat Badan Anggaran (Banggar) di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Senin (27/11/2017).

Ada juga pembangunan rusun terpadu yang terintegrasi dengan pasar. Yusuf mengatakan, Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) berkonsultasi dengan pemerintah pusat terkait hal itu. TGUPP juga akan memantau pembangunan di Kepulauan Seribu.

"Sebab, kalau melihat visi dan misi Gubernur saat ini, Kepulauan Seribu banyak mendapat perhatian," kata Yusuf.

Untuk menampung beban kerja seperti itu, menurut Yusuf, saat ini ada 45 orang yang tergabung dalam TGUPP baik di tingkat provinsi maupun kota. Tepatnya, 15 orang di tingkat provinsi dan 30 orang di tingkat kota. Pihaknya sudah membuat analisis beban kerja TGUPP dibandingkan dengan jumlah personelnya.

"Sementara hitungan kami, beban kerjanya lebih banyak dari 45 itu," ujar Yusuf.

Pada pembahasan anggaran 2018, Pemprov DKI mengusulkan penambahan personel TGUPP dibagi ke dalam empat bidang. Jumlah penambahannya 28 orang. Jika ditotal dengan jumlah personel TGUPP di tingkat kota dan provinsi, jumlahnya menjadi 73 orang.

Komisi C tidak menyetujui jumlah sebanyak itu.

Yusuf menyarankan agar dana tetap dianggarkan maksimal, yaitu Rp 28 miliar. Sementara urusan jumlah personel bisa menyesuaikan, tergantung kebutuhan Gubernur Anies Baswedan dan Wakil Gubernur Sandiaga Uno.

"Bisa saja dalam pelaksanaan Pak Gubernur dan Pak Wagub mengurangi jumlahnya," ujar Yusuf.

Dalam rapat Banggar itu, DPRD DKI memberikan banyak kritikan terkait rencana TGUPP. Yusuf dan Kepala Biro Administrasi DKI Jakarta Budi Utomo diminta menjawab pertanyaan anggota Banggar pada esok hari.

Keputusan anggaran untuk TGUPP akan diputuskan besok.