Merujuk ke Pengalaman Ayah, Sandi Bilang LPJ Bikin RT/RW Kerepotan

"Saya baru cek juga sama ayah saya waktu dulu buat laporan itu apa sih yang dikeluhkan. Mereka ternyata enggak ada masalah, hanya formatnya yang diminta lurah dengan melampirkan kuitansi, bon, dan lainnya membuat sebuah kerepotan yang luar biasa bagi RT," ujar Sandiaga di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Kamis (7/12/2017).

Kerepotan mengurus LPJ menyita waktu pengurus RT dan RW dalam melayani warga.

Sandiaga mengatakan, saat ini format LPJ untuk RT dan RW masih dibahas Biro Tata Pemerintahan. Dia belum bisa memastikan apakah LPJ hanya disederhanakan atau dihilangkan sama sekali. Apapun skemanya nanti, kata Sandiaga, Pemprov DKI tetap menjaga transparansi penggunaan anggaran.

"Ini ada dorongan untuk disederhanakan tapi masih mengikuti kaidah-kaidah transparansi. Jadi apakah mungkin laporannya dibuat sederhana sekali pengeluarannya, bukti pengeluarannya itu tidak perlu dilampirkan kuitansi dan itu yang jadi salah satu masukan dari teman RT/RW," ujar Sandiaga.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebelumnya mengatakan, penghapusan laporan pertanggungjawaban dana operasional bagi RT/RW masih sebatas perencanaan dan pengkajian. Menurut Anies, kebijakan itu belum tentu dilaksanakan.

"Itu sebenarnya masih dalam proses penggarapan ya. Tapi sudah ramai duluan. Belum, belum (diputuskan)," ujar Anies.

Anies menegaskan, Pemprov DKI Jakarta menjunjung tinggi prinsip akuntabilitas dalam tata kelola keuangan. Karena itu, pihaknya harus memastikan setiap peser uang negara yang dikeluarkan tercatat dengan baik dan memiliki pertanggungjawaban yang baik pula.