Kepada Sopir Angkot, Anggota DPRD DKI Janji Akan Minta Klarifikasi ke Gubernur

Di DPRD, lebih dari 10 orang pewakilan para sopir angkot diterima anggota DRPD DKI Jakarta dari Fraksi Partai Nasdem Bestari Barus. Kepada Bestari, mereka mengeluhkan penutupan jalan karena telah menggerus pendapatannya.

Kepada para sopir angkot, Bestari mengatakan akan segera menindaklanjuti keluhan mereka dengan menggalang kekuatan politik bersama fraksi lainnya.

Bestari menyampaikan bukan tidak mungkin anggota DPRD DKI Jakarta menggunakan hak interpelasi hingga hak angket terkait kebijakan Pemprov DKI yang dianggap menyulitnya sejumlah pihak. 

Menurut Bestari, cukup banyak aturan yang ditabrak oleh kebijakan yang diambil Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

"Kalau ini mengemuka, suatu hari nanti kami (berpeluang) sepakat melakukan interpelasi kepada Gubernur. Kami juga akan minta klarifikasi dan akan menegur Saudara Gubernur yang menyelesaikan suatu masalah tapi menciptakan masalah baru," ujar Bestari.

Jalan Jatibaru Raya, Tanah Abang ditutup Pemprov DKI Jakarta sejak awal Januari. Penutupan dilakukan untuk mengakomodasi para PKL agar bisa berjualan di badan jalan. Sebelum ada penutupan jalan, para sopir mengaku tak ada persoalan terkait pendapatan.

"Kami asyik-asyik saja sebelum ada ini (penutupan jalan). Pendapatan, alhamdulillah. Setelah ada kebijakan penutupan jalan dan ada kegiatan (PKL) setiap hari, aktivitas angkot tersendat dan kalau sudah jam 08.00 pagi kami enggak boleh lewat. Kalau lewat ditilang," ujar Edo, sopir angkot M10.

Edo juga menyampaikan sikap arogan yang dilakukan petugas Dinas Perhubungan DKI Jakarta. Para sopir, kata Edo, kerap mendapat tindakan kasar berbentuk makian hingga tendangan terhadap angkotnya oleh para petugas Dishub.

Bestari bertanya untuk memastikan apakah benar tindakan kasar itu dilakukan petugas Dishub DKI.

"Benar petugas Dishub? Waduh kurang ajar sekali petugasnya. Kasih sekali saya nyetirin angkotnya dong biar tahu saya," ujar Bestari.