Upaya Pemerintah Tanggulangi Banjir Jakarta dan Kendala yang Dihadapi

Pemerintah pusat melalui Besar Balai Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane (BBWSCC) tengah membangun dua bendungan di Ciawi dan Sukamahi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Pembangunan telah direncanakan sejak 2004 tetapi baru mulai terealisasi pada September 2017.

Bendungan Ciawi yang memiliki kontrak proyek Rp 757,8 miliar luas area genangannya 29,22 hektar dengan volume tampung 6,45 juta meter kubik. Sementara, Bendungan Sukamahi memiliki daya tampung tampung 1,68 juta meter kubik dan luas area genangan 5,23 hektar.

Dua bendungan itu akan mengurangi volume banjir kiriman dari Bogor ke Jakarta. Waktu tiba air kiriman dari Bogor di Jakarta melalui pintu air Manggarai juga bisa diperpanjang selama 4 jam atau yang biasanya tiba dalam waktu sembilan jam, menjadi 13 jam.

Kedua bendungan tersebut ditargetkan konstruksinya selesai pada 2019.

"Jadi memarkirkan sementara air agar air yang turun tidak terlalu banyak. Jadi volume parkir sampai ke bawah dia akan berikan efek sekitar 12 persen (pengurangan debit air) untuk masuk ke Pintu Air Manggarai karena di bawah (dibantu dibuang) ke sungai-sungai. Jadi ada tambahan empat jam untuk air tiba. Warga juga bisa antisipasi banjir lebih lama," kata Kepala Satuan Kerja Bendungan BBWCC Agus Safari di kantornya di Jakarta, Jumat (9/2/2018) lalu.

Namun, pembangunan dua bendungan itu tidak berjalan begitu lancar karena terkendala biaya pembebasan lahan. Sejak mulai dibangun pada September 2017, konstruksi dua bendungan baru sampai lima persen.

Saat ini biaya pembebasan lahan masih ditalangi para kontraktor proyek sebesar Rp 230 miliar.

BBWSCC bersama Pemprov DKI juga telah melakukan normalisasi Kali Ciliwung pada 2013-2017. Hasilnya, baru 16 kilometer (dari total 33 kilometer) aliran sungai sudah dinormalisasi.

Beberapa wilayah sudah mulai dinormalisasi, tetapi ada masakag dengan pembebasan lahannya. Contohnya di Bukit Duri, Manggarai, Kebon Baru, Pengadengan, Rawajati, Pejaten Timur, Kebon Manggis, Kampung Melayu, Bidaracina, Cawang, Cililitan, dan Balekambang.

Normalisasi Bidaracina misalnya, dari 3 km panjang sungai yang hendak dinormalisasi, baru terealisasi 1,3 km. Begitu juga dengan normalisasi di wilayah Bukit Duri yang baru terealisasi 2,7 km dari 3,2 km panjang sungai.

Saat ini, pengerjaan normalisasi bantaran Kali Ciliwung dihentikan sementara. Hal itu dilakukan karena Pemprov DKI masih belum membebaskan lahan di sejumlah titik.

Pada 2017 BBWSCC bahkan mengembalikan Rp 40 miliar anggaran normalisasi karena tidak ada kepastian pembebasan lahan.

"Untuk sampai saat ini iya (normalisasi Ciliwung dihentikan sementara). Namun, jika nanti pemda sudah ada penambahan pembebasan lahan, tidak tertutup kemungkinan (normalisasi Ciliwung) bisa dimulai lagi di 2018 dengan melakukan revisi anggaran," kata Kepala Satuan Kerja Pengelolaan Jaringan Sumber Daya Air dari BBWSCC Fikri Abdurahman.

Normalisasi atau Naturalisasi

Kepala Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta Teguh Hendarwan mengatakan, Pemprov DKI akan mengombinasikan program normalisasi dengan naturalisasi sungai. Konsep normalisasi melalui pembetonan atau pemasangan dinding turap (sheet pile) diperlukan untuk menata sungai-sungai di Jakarta yang memiliki debit air tinggi.

Kekuatan dinding turap itu bisa bertahan lebih dari 30 tahun.

Adapun naturalisasi dilakukan untuk mengembalikan fungsi sungai seperti sedia kala, yakni menjadikannya sebagai tempat resapan air. Namun, baik Teguh maupun Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang menyampaikan konsep tersebut belum menjelaskan dengan rinci konsep naturalisasi itu.

"Jadi, enggak terkesan hanya dibangun beton, seolah nanti tidak ada hijaunya. Bahkan, naturalisasi bisa di-combine juga dengan treatment water, yang tadinya hitam pekat, kalau dinaturalisasi jadi lebih bening," ujar Teguh.

Pengamat tata kota dari Universitas Trisakti Nirwono Joga mengatakan, konsep normalisasi dan naturalisasi sungai punya risiko yang sama. Kedua konsep ini sama-sama akan mengakibatkan relokasi permukiman warga yang ada di bantaran sungai.

Normalisasi maupun naturalisasi membutuhkan lahan untuk pelebaran sungai.

Saat ditanya perihal kemungkinan Pemprov DKI akan merelokasi warga di bantaran Kali Ciliwung, Anies tak pernah mau untuk menjawab.

"Sistem naturalisasi ini memberikan risiko yang sama yaitu merelokasi permukiman yang ada di bantaran kali. Walaupun normalisasi harus diganti naturalisasi namanya, untuk penataan kali warga harus direlokasi untuk optimalisasi daya tampung air," kata Nirwono, Kamis lalu.

Sodetan Ciliwung.

Upaya menanggulangi banjir lainnya yang diupanya adalah dengan membangun sodetan Kali Ciliwung. Proyek tersebut sempat terhenti karena ada warga yang melakukan gugatan. Ada sekitar 1,2 kilometer lahan di dekat Jalan Otto Iskandardinata hingga Kali Ciliwung yang belum dapat dibebaskan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Salah satunya di daerah Bidaracina.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno berjanji akan mempercepat pembahasan dengan warga untuk membebaskan lahan dan melanjutkan proyek tersebut.

Upaya lain yang sedang dilakukan pemerintah pusat dan Pemprov DKI Jakarta adalah membangun National Capital Integrated Coastal Development (NCICD) atau tanggul laut raksasa. NCICD merupakan proyek pembangunan tanggul laut untuk menanggulangi naiknya permukaan air laut di Teluk Jakarta.

Pembangunan NCICD itu merupakan gagasan Pemerintah Belanda kepada Pemerintah Indonesia demi mencegah ancaman banjir dari laut ke daratan Jakarta.

Pemerintah Belanda mengajukan gagasan pembangunan NCICD tersebut pada 2014. Proyek NCICD dibangun dalam tiga tahapan. Tahap pertama atau tahap A berupa penguatan sistem tanggul laut dan sungai yang telah ada dan ditargetkan selesai pada 2017.

Tahap B akan dimulai pada periode 2018-2025 berupa konstruksi tanggul laut lepas di pantai bagian barat Teluk Jakarta, sedangkan tahap C akan ditandai dengan pembangunan tanggul laut lepas pantai di Timur Teluk Jakarta.

Pembangunan tanggul raksasa itu dinilai perlu oleh pemerintah karena setiap tahun, banjir rob terus menggenangi Jakarta Utara.