"Kami Suara-suara Masyarakat Sipil, Mudah-mudahan Masih Dianggap Saudi..."

"Setidaknya diterima apa yang mau disampaikan. Kami mau coba seperti itu, makanya saya tanya. Kalau perlu, kami persiapkan," kata Budi saat aksi demonstrasi berlangsung di depan Kedutaan Besar Arab Saudi, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Selasa (20/3/2018).

Namun, demonstran menolak tawaran tersebut. Ketua Pusat Studi Migrasi Migrant Care Anis Hidayah mengatakan, pihaknya lebih memilih untuk berdemo di depan Gedung Kedubes Arab Saudi.

Sebab, kata Anis, surat Presiden Joko Widodo saja diabaikan oleh Pemerintah Arab Saudi. Dia berharap, aksi itu bisa lebih didengar oleh Pemerintah Arab Saudi.

"Kami suara-suara masyarakat sipil mungkin mudah-mudahan masih dianggap, tetapi kami memang tidak mau bertemu langsung. Kami menggunakan cara-cara berkomunikasi dengan aksi damai dan ini dilindungi oleh undang-undang," ujar Anis.

Adapun aksi demonstrasi ini digelar Migrant Care bersama Serikat Buruh Migran Indonesia, Jaringan Buruh Migran, Human Rights Working Group, dan Komisi Migran KWI.

Mereka memprotes eksekusi hukuman mati seorang tenaga kerja Indonesia (TKI) asal Madura, Muhammad Zaini Misrin, yang dilakukan Pemerintah Arab Saudi pada Minggu (18/3/2018). Zaini Misrin dituduh membunuh majikannya di kota Mekkah pada 2004.

Sebelumnya, Direktur Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia, Kementerian Luar Negeri RI, Lalu Muhammad Iqbal mengatakan, pemerintah telah hampir melakukan semua upaya untuk membebaskan Zaini Misrin dari eksekusi hukuman mati di Arab Saudi.

Bahkan, Presiden Indonesia juga telah mengirimkan surat kepada Raja Arab Saudi, Raja Salman, sebanyak tiga kali, agar kasus Zaini Misrin ditinjau kembali.

"Sekali era presiden SBY, dua kali era Jokowi. Sekurang-kurangnya juga tiga kali isu Zaini Misrin ini diangkat oleh presiden dalam pertemuan empat mata dengan raja Saudi Arabia. Menlu RI juga tiga kali angkat masalah ini dengan Menlu Saudi Arabia," kata Iqbal, Senin (19/3/2018).