"Birokrat ini sendiri agak malas atau tidak punya nyali? Takut, ragu ada kesalahan? Saya sih setuju supaya tidak menyimpang maka berhati-hati, tapi kadang ketakutan itu enggak mendasar," ujar Syarif ketika dihubungi, Selasa (27/3/2018).
Syarif mengatakan, boleh saja SKPD waspada dengan penggunaan uang mereka. Namun, kata Syarif, SKPD tidak boleh menggunakan alasan itu untuk menghindari proses belanja anggaran yang rumit.
"Kalau takutnya supaya tidak menyimpang saya setuju, tapi kalau menghindari eksekusi gara-gara cuma rumit persoalan, itu saya enggak setuju," kata Syarif.
Selain faktor itu, Syarif mengatakan ada hal lain yang bisa menjadi penyebab rendahnya penyerapan. Bisa jadi karena perencanaan yang buruk dan koordinasi antar SKPD yang kurang baik. Syarif pun meminta SKPD untuk mengubah paradigma kerja mereka.
"Sekarang paradigmanya diubahlah, ritme kerjanya. Sekarang kan zamannya sudah berubah," kata Syarif.
Adapun, penyerapan anggaran Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada triwulan pertama baru 8,1 persen. Tepatnya, hanya Rp 5,8 triliun dari total anggaran belanja daerah yang sebesar Rp 71,1 triliun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI 2018.
https://megapolitan.kompas.com/read/2018/03/27/17185051/penyerapan-triwulan-rendah-dprd-dki-sebut-skpd-tak-punya-nyali