Pemprov DKI Tunjuk Johan Romadhon sebagai Dirut PD Dharma Jaya

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemprov DKI Jakarta resmi menunjuk pengganti Direktur Utama PD Dharma Jaya, Rabu (23/5/2018). Marina Ratna Dwi Kusumajati yang mengajukan pengunduran diri beberapa waktu lalu, digantikan oleh Johan Romadhon.

"Saya berharap Pak Johan Romadhon bisa membawa PD Dharma Jaya untuk lebih baik lagi ke depannya," ujar Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno, di Balai Kota, Rabu (23/5/2018). 

Selain posisi Direkrtur Utama, Sandiaga memperkenalkan pejabat baru di jajaran direksi PD Dharma Jaya yakni Mohamad Adam Ali Bhutto, yang mengisi posisi Direktur Usaha PD Dharma Jaya. 

"Saya perkenalkan direksi baru Bapak Muhammad Ali Bhutto, juga profesional yang kita harapkan bisa bersinergi dengan jajaran manajemen dan seluruh karyawan di PD Dharma Jaya bersama-sama kita dengan pemangku kepentingan, untuk menghadirkan satu harapan agar PD Dharma Jaya lebih baik," ujar Sandiaga.

Keputusan pencopotan Marina dan pengangkatan Johan dituangkan dalam Keputusan Gubernur Nomor 880 Tahun 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Direksi PD Dharma Jaya, yang ditandatangani Gubernur Anies Baswedan pada 22 Mei 2018.

Masalah pengunduran diri

Marina yang ditarik mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok pada 2015, diminta membenahi perusahaan penyedia daging yang berdiri tahun 1985 itu.

Namun, masalah bermula pada November 2017, ketika PD Dharma Jaya menjadi salah satu BUMD yang tidak akan diberikan penyertaan modal daerah (PMD), pada tahun 2018.

Alasan Sandiaga ketika itu, supaya BUMD bisa mandiri tanpa terus menerus mendapatkan suntikan dana dari pemerintah.

Marina merasa tidak adil bahwa PD Dharma Jaya harus memutar otak mencari sumber dana lain untuk membeli daging subsidi, akibat pencabutan PMD. Sebab, program itu bukan demi kepentingan bisnis PD Dharma Jaya, melainkan untuk kesejahteraan warga berpenghasilan rendah.

Saat itu, Marina mengaku masih bisa menggunakan dana public service obligation (PSO) untuk membeli daging.

Namun, dalam rapat banggar di Komisi C, pada 21 November 2017, Marina menumpahkan kekhawatirannya atas stok daging subsidi tanpa ada PMD. Dia meminta, pencairan PSO bisa dipercepat.

Jika benar tidak diberi PMD, PSO menjadi cara satu-satunya untuk tetap bisa menyediakan daging subsidi. Kekhawatiran Marina jadi kenyataan.

Dua minggu usai rapat itu, ia mengajukan proposal untuk pencairan PSO. Namun, PSO senilai Rp 41 miliar yang dijanjikan Sandiaga, tidak juga turun. Kerja Pemprov DKI yang dinilai lelet itulah yang mendorong dia menyatakan mundur.