Sandiaga Pilih Berprasangka Baik dengan Pemerintah Pusat Soal Tol Dalam Kota

Meski demikian, dia tidak mau menyalahkan pemerintah pusat apalagi mengaitkan dengan kemenangan dirinya dalam pilkada.

"Jadi ini timing-nya memang terjadi setelah Pilkada selesai. Saya sih husnudzon saja. Saya pikir mungkin pemerintah pusat menganggap bahwa ini proyek yang strategis dan harus dijalankan secara spartan, secara secepatnya," ujar Sandiaga di Kantor Wali Kota Jakarta Barat, Sabtu (14/7/2018).

Dengan kondisi seperti ini, Sandiaga memilih realistis meski dulu memang menolak proyek tol dalam kota. Sandiaga mengatakan dia sendiri memiliki pengalaman dalam membangun jalan tol.

Dalam proyek ini, tidak mungkin kontraktor bisa menyelesaikan tanpa dukungan pemerintah daerah. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak mungkin tidak memberikan dukungannya.

"Dan salah satu yang paling harus terlibat adalah dari wilayah DKI. Itu dibangun di wilayah DKI, di atas jalan DKI, jadi DKI pasti akan harus terlibat," kata Sandiaga.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menegaskan, bukan dirinya yang meneruskan proyek enam ruas tol dalam kota. Ia menyebut proyek itu telah diambil alih pemerintah pusat setelah ia dipastikan menjadi gubernur Jakarta.

"Kampanye kami selesai 15 April. Kami menang. Lalu proyek ini diambil alih oleh pemerintah pusat melalui Perpres Perubahan Nomor 58 tahun 2017 tanggal 15 Juni 2017," kata Anies.

Ia mengakui, saat berkampanye ia menyatakan tidak akan meneruskan proyek enam ruas tol dalam kota itu. Ia mempertanyakan apakah penolakannya itu mempengaruhi pengambilalihan proyek dari pemerintah daerah ke pemerintah pusat.

"Apakah ada hubungannya karena gubernurnya baru waktu itu dan gubernurnya berpandangan tidak usah meneruskan proyek enam ruas jalan tol, lalu ini naik jadi program strategis nasional? Kita lihat aja," ujar Anies.