DPRD DKI Pertanyakan Anggaran Sosialisasi Pemilu 2019 Rp 11 Miliar

"Ini kurang meyakinkan karena ini uang APBD sekecil apapun harus dipertanggungjawabkan, bukan masalah Pak Gubernur. Saya terima kasih atas harapan yang baik. Tapi rasionalisasi angkanya, ini besar naiknya," kata Prasetio di dalam rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI yang membahas Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Priorotas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) 2018, Kamis (6/9/2018).

Prasetio memperingatkan Pemprov DKI bahwa rapat anggaran itu terbuka dan dipantau kepolisian, kejaksaan, hingga KPK. Ia meminta agar Kesbangpol mampu meyakinkan pentingnya kegiatan itu dengan data-data yang komprehensif.

Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta Ramly HI Muhammad juga mempertanyakan mengapa kenaikan mencapai hampir tiga kali lipat. Ia mengatakan dengan anggaran Rp 3,8 miliar, kegiatan bisa dilakukan dengan baik.

"Apa sih yang dilakukan? Bapak harus membuat satu keyakinan kepada kami agar Jakarta ini aman. Karena ini Jakarta dimasukin justru orang dari luar Jakarta," kata Ramlie.

Anggaran bernama "Peningakatan Pemahaman Penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2019" itu diusulkan Pemprov DKI naik dari Rp 3,8 miliar jadi Rp 11 miliar. Menurut Plt Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik DKI Jakarta Taufan Bakri, anggaran itu diusulkan dari hasil pertemuan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) DKI Jakarta.

"Mereka memohon untuk segera disosialisasikan UU Pilpres ini. Makanya kami masukan anggaran ini sebagai program unggulan untuk menyambut itu," kata Taufan.

Taufan menjelaskan, kegiatan sosialisasi ditujukan untuk 16.000 orang yang dibagi dalam 180 angkatan. Kegiatan akan dilaksanakan di satu tempat secara berkala.

"Kegiatannya mungkin di hotel-hotel di Jakarta. Ada transpor, makan, snack, dan satu paket itu," ujar Taufan.

Ia mengatakan usulan ini sudah disetujui oleh Komisi A DPRD DKI Jakarta.