Kursi Sekolah Reyot hingga Kali Diuruk Warga, Masalah di Jakut di Mata DPRD

Anggota Dewan meminta perhatian Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk menangani persoalan-persoalan yang mereka temukan di lapangan.

1. Kursi reyot di sekolah

Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI Jakarta Neneng Hasanah mengatakan, SMAN 75 dan SMPN 30 di Jakarta Utara masih menggunakan kursi dan meja reyot dalam kegiatan belajar mengajar. Kondisi kursi dan meja yang reyot membuat siswa-siswi tidak nyaman saat belajar di kelas.

"Kasihan anak-anak sekolah, belajar pakai bangku lama yang sudah reyot-reyot. Dari bangku zaman saya sekolah, yang begini masih dipakai di sekolah-sekolah," kata Neneng, Rabu (12/9/2018) lalu.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Bowo Irianto menyampaikan, pihaknya masih memproses pengadaan kursi dan meja baru untuk sekolah-sekolah yang direhabilitasi.  Kursi dan meja itu rencananya akan dikirimkan ke sekolah-sekolah akhir tahun ini.

"Yang rehab total 2016-2017 itu akan terkirim dengan kursi dan meja baru. Prosesnya mulai pengiriman mudah-mudahan pada Desember," kata Bowo.

Kompas.com mendatangi SMAN 75 yang berlokasi di Tipar Cakur, Kamis. Dari 10 kelas, ada lima kelas yang menggunakan kursi dan meja kayu yang dicat warna coklat.

Sekilas, kursi dan meja tersebut terlihat kokoh. Namun, saat disentuh, kursi dan meja itu ternyata bergoyang. Bahkan terdengar suara decitan saat kursi dan bangku itu goyang.

Banyak meja yang sudah tak berlaci.

Namun, tak semua kelas berisi kursi dan meja reyot. Beberapa kelas menggunakan fasilitas kursi dan meja baru pengadaan tahun 2013.

Di SMPN 30 yang merupakan sekolah percontohan, sejumlah kursi dan meja yang digunakan telah rusak. Bahkan, SMPN 30 meminjam kursi dan meja dari sekolah lain. Kursi dan meja yang digunakan di sekolah tersebut telah berumur lebih dari 10 tahun.

2. Jalan Kamal Muara banjir

Wakil Ketua Badan Anggaran DPRD DKI M Taufik menyebutkan, Jalan Kamal Muara di Penjaringan selalu banjir.

"Kamal Muara sepanjang hayat itu jalan banjir. Jalan lingkungan Kamal Muara sepanjang hidup sampai merdeka, tetap banjir, karena enggak pernah ditinggikan," ujar Taufik, Rabu lalu.

Sementara itu, jalan di Teluk Gong beda ketinggian. Hal itu menyebabkan Jalan Teluk Gong macet setiap hari.

Taufik menyebut warga setempat menginformasikan ruas jalan di Penjaringan tidak pernah diperbaiki.

"Pak Kepala Dinas (Bina Marga) pernah ke Kamal Muara enggak? Teluk Gong pernah enggak? Bapak lihat jalannya kayak apa, ini separuh tinggi. Waktu kami tanya kenapa ini jalan, (kata warga) 'Enggak dikerjain, Pak.' Itu jalan pemda punya," kata dia.

3. TPU Budi Dharma tergenang

Taufik juga menyampaikan tentang kondisi Tempat Pemakaman Umum (TPU) Budi Dharma di Cilincing yang sangat memprihatinkan. Dia menyebut TPU Budi Dharma selalu terendam banjir saat hujan. Area tersebut juga sudah penuh dan sulit untuk mencari tempat makam lagi di TPU itu.

"TPU Budi Dharma itu simbol kuburan "terindah"  di Jakarta Utara karena sudah enggak layak lagi jadi kuburan. Sudah tiga lapis tuh kayaknya, orang dikubur di dalam genangan air," ujar Taufik, Kamis.

Kepala Dinas Kehutanan DKI Jakarta Djafar Muchlisin mengatakan, TPU Budi Dharma memang akan diperbaiki pelan-pelan. Secara bertahap, perbaikan sarana dan prasarana sedang dilakukan. Djafar mengatakan, pada 2017 sudah ada pembangunan jalan dan gerbang masuk.

Tahun ini, Dinas Kehutanan juga akan menutup lubang-lubang di petak makam dengan menggunakan tanah merah.

"Sekarang sedang pengurukan, Pak, untuk makam Budi Dharma di belakang," ujar Djafar.

Kompas.com mengunjungi TPU yang juga dikenal dengan nama TPU Semper tersebut pada Sabtu. Tidak ada area pemakaman yang tergenang air karena musim kemarau.

Sejumlah warga membenarkan bahwa beberapa area pemakaman kerap tergenang saat musim hujan. Blok A1 Unit Kristen disebut menjadi area yang kerap tergenang paling parah. Sebab, lokasinya berada lebih rendah dari blok-blok lainnya.

Air bisa menggenang berbulan-bulan sebelum akhirnya surut ketika musim kemarau tiba.

Pasangnya air laut juga seringkali menimbulkan genangan di TPU Budi Dharma. Akibatnya banyak ahli waris yang memilih memindahkan makam keluarganya ke tempat yang lebih layak.

4. Pembelian lahan rusun di Rorotan

Taufik juga mempertanyakan rencana Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membeli lahan di Rorotan untuk membangun rumah susun sederhana sewa (rusunawa).

"Kenapa kok (rusun) di Jakarta Utara kayaknya di Rorotan melulu? Ibu, enggak ada tuh di tengah-tengah Jakarta Utara, misalkan di Pademangan, Tanjung Priok, Warakas," ujar Taufik, Kami pekan lalu.

"Yang mau tinggal di Rorotan siapa sekarang?" tambah dia.

Taufik kurang setuju jika Pemprov DKI kembali membeli lahan pembangunan rusun di Rorotan.

Menurut dia, kondisi perekonomian warga yang pindah ke rusun di Rorotan justru menurun.

Pelaksana Tugas Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DKI Jakarta Meli Budiastuti menjelaskan, pembelian lahan yang sudah direncanakan itu didasarkan pada penawaran warga.

Ketentuan pembelian lahan tersebut diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 82 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.

"Kami memproses pemeriksaan dokumen dan sebagainya berdasarkan penawaran yang masuk sesuai Pergub 82," kata Meli.

Khusus untuk pembelian lahan di Rorotan, lanjut Meli, ada Peraturan Gubernur Nomor 106 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Ruang Kawasan Rorotan sebagai Lahan Cadangan untuk RTH dan Rusun Umum.

5. Lantai dasar Rusun Muara Baru tak layak

"Rusun Muara Baru, di lantai bawah menurut saya enggak layak. Satu ruangan dibelah dua, isinya enggak ada kamar mandi," kata Taufik.

Dia meminta Dinas Perumahan membereskan lantai dasar Rusun Muara Baru.

Meli menyampaikan, pihaknya sudah menawarkan kepada warga yang tinggal di lantai dasar Rusun Muara Baru untuk pindah ke rusun lain yang siap huni. Namun, warga tidak mau pindah dan meminta Pemprov DKI membangun rusun baru di dekat Rusun Muara Baru.

Pembangunan rusun baru di dekat Rusun Muara Baru masih dalam proses pembebasan lahan pada tahun ini. Pembangunannya diperkirakan akan memakan waktu 2-3 tahun ke depan.

Karena warga tidak mau pindah ke rusun lain, kata Meli, unit pengelola rumah susun (UPRS) di Muara Baru hanya merelokasi warga ke unit hunian di lantai atas apabila ada unit yang kosong.

"Kalau ada unit di atasnya itu yang terkena penertiban, yang dikosongkan, itu diprioritaskan untuk ditempatkan. Jadi, secara berkala setiap ada 1 unit, 2 unit, itu langsung ditempatkan di atasnya," ujar dia.

Jurita, warga Lantai Dasar Blok 7 Rusun Muara Baru, mengatakan, unit yang dihuninya hanya berukuran kira-kira 2 x 5 meter. Luas itu hanya separuh dari luas unit-unit rusun yang berada di lantai atasnya.

"Ini ibaratnya satu unit dijadikan dua unit. Kalau dibandingkan yang di atas sih, ini ukurannya cuma setengahnya," kata Jurita.

Warga lain bernama Kasiro bercerita, dia sampai membangun kamar mandi berukuran kecil di unitnya untuk keperluan buang air kecil. Sebab, tempat tinggalnya itu tidak memiliki kamar kecil.

Untuk keperluan buang air besar, mandi, dan cuci pakaian, ibu rumah tangga itu mesti menggunakan WC umum yang berada di luar bangunan rusun.

"Saya kalau mau buang air harus lari dulu ke WC umum yang ada di kebun. Kalau di atas kan enak sudah komplit kamar mandinya," ujar dia.

Lima bilik kamar mandi sebenarnya sudah disiapkan di lantai dasar rusun bagi para penghuni, namun penggunanya mesti membayar tagihan airnya sendiri-sendiri.

Selama tinggal di lantai dasar, warga mengaku tidak dibebankan biaya listrik dan sewa. Mereka hanya perlu menanggung biaya kebutuhan air masing-masing.

6. Kali Bangleo diuruk warga

Anggota Badan Anggaran DPRD DKI Jakarta Syarifuddin mengatakan, Kali Bangleo di Kali Baru, Cilincing, mengalami penyempitan akibat diuruk warga. Dia menyebut, lebar Kali Bangleo yang semula 6 meter, kini tersisa 1 meter.

"Kali Bangleo yang ada di Kali Baru itu sudah tiga tahun berturut-turut karena lebarnya 6 meter, sekarang jadi 1 meter, diuruk warga," ujar Syarifuddin, Jumat.

Akibat penyempitan kali itu, kata Syarifuddin, tiga RW di Kali Baru jadi wilayah langganan banjir. Syarifuddin meminta Kali Bangleo dinormalisasi.

Sekretaris Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta Rodia Renaningrum menanggapi dengan mengatakan, perlu koordinasi dengan perangkat wilayah untuk melakukan normalisasi. Soalnya Kali Bangleo diokupasi warga.

"Ketika kali sudah diokupasi oleh warga, barangkali nanti kami perlu kerja sama dengan perangkat wilayah. Kami akan masuk ketika posisi di masing-masing kali yang awalnya 6 meter menjadi 1 meter sudah clear dari warga, kami pasti masuk," ucap Rodia.

Warga sekitar kali juga mengeluhkan lebar Kali Bangleo yang menyempit.

"Sudah jelas pengaruhnya banjirlah, kan air lari ke sini dan di sana sempit kan, otomatis jadi banjir," kata Muhammad Ali, warga yang tinggal di sekitar tepi Kali Bangleo.

Lebar Kali Bangleo bervariasi, ada yang mencapai lima meter, tetapi ada juga yang menyempit hingga satu meter.

Penyempitan itu umumnya terjadi karena bangunan-bangunan yang berdiri di tepian sungai.

Selain sempit, kali itu juga terlihat dipenuhi sampah-sampah plastik.