Anies Sebut Kerugian Kemacetan di Jabodetabek Capai Rp 100 Triliun Setahun

Anies mengetahui data itu dari Wakil Presiden Jusuf Kalla. Dia mengoreksi kerugian Rp 65 triliun yang disampaikan Presiden Joko Widodo dalam pembukaan rapat terbatas tentang tata kelola transportasi di Jabodetabek.

"Kemarin ketika rapat sudah mulai, tertutup, teman-teman media sudah keluar, angka itu dikoreksi oleh Pak Wakil Presiden, dan kami juga angkanya sama, yaitu Rp 100 triliun, bukan Rp 65 triliun lagi, besar," ujar Anies di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Rabu (9/1/2019).

Kerugian Rp 100 triliun itu salah satunya disebabkan oleh sulitnya mengatur transportasi umum di Jakarta dan sekitarnya, mengingat kewenangan pengaturan transportasi di Jabodetabek yang tersebar.

"Beliau (Jokowi) menunjukkan kasus-kasus betapa sulitnya mengatur kendaraan umum di Jakarta kalau kewenangannya tersebar, karena itu kewenangan harus dikonsolidasi," kata Anies.

Anies menyampaikan, Pemprov DKI Jakarta siap mengonsolidasikan pengaturan transportasi umum di Jakarta dan sekitarnya. Dengan demikian, kemacetan di Jabodatabek bisa diatasi.

"Arahan kemarin adalah dikonsolidasi ke DKI. Beberapa kali DKI ditanya kesiapannya dan saya sampaikan Jakarta siap dan kami akan bisa untuk melakukan ini di DKI," ucapnya.

Saat membuka rapat terbatas soal tata kelola transportasi di Jabodetabek pada Selasa (8/1/2019), Jokowi menegaskan bahwa pengelolaan sistem transportasi di Jabodetabek mesti sederhana dan terpadu, bukan seperti sekarang yang masih tumpang tindih antara kementerian/lembaga dengan pemerintah daerah.

Jokowi mengingatkan bahwa setiap tahun, kerugian yang ditimbulkan akibat kemacetan di Jabodetabek adalah sebesar Rp 65 triliun.

"Ini kalau kita jadikan barang, sudah jadi MRT dan LRT ya. Enggak mungkin yang seperti ini kita teruskan. Kita harus berani memulai, harus berani merancang agar Rp 65 triliun betul-betul jadi barang, bukan asap memenuhi kota," ujar Jokowi.