Golkar Dukung Anies Kucurkan Dana APBD untuk Warga Bangun Kampung

Kebijakan itu dinilai bisa menggerakkan potensi masyarakat setempat untuk lebih maju.

“Saya rasa itu suatu pemikiran yang bisa menggerakkan potensi masyarakat setempat untuk bangun kampungnya sendiri karena mereka (ormas) ini tahu apa masalah di kampungnya,” ucap Ketua Fraksi Golkar DPRD DKI Ashraf Ali saat dihubungi, Sabtu (16/2/2019).

Ia menilai, apabila masyarakat diberikan kesempatan untuk swakelola pembangunan daerahnya, bakal tidak ada lagi permasalahan sosial.

“Tidak akan ada lagi tawuran, dan tidak ada lagi narkoba. Akan semakin banyak masyarakat yang nantinya bergabung karang taruna nantinya di tiap-tiap RW,” ujar Ashraf.

Ashraf mengatakan, apabila memang dialokasikan ke masyarakat untuk pembangunan suatu kampung, ia menyarankan agar anggaran tersebut digunakan secara terukur dengan jumlah suatu organisasi tersebut.

“Tidak mengerjakan kegiatan yang berat. Artinya, kegiatannya terukur dengan kapasitas organasi tersebut. Misalnya, perbaikan saluran, pembangunan jalan setapak, pembangunan jalan di gang-gang, pembuatan jembatan, dan pembuatan taman-taman,” ucap Ashraf.

Dia mengusulkan kepada Pemprov DKI untuk membuat peraturan terkait ormas yang diperbolehkan mengelola dana secara mandiri.

Ia juga meminta pemerintah untuk terus mendampingi dan mengawasi ormas tersebut saat pembangunan.

“Ini harus dibuat dulu peraturannya, khusus bagaimana anggarannya, karena tidak bisa diberikan begitu saja tanpa pengawasan, harus ada pendampingan juga dari Pemprov. Bisa saja yang terlibat pembangunan masyarakat, nah didampingi oleh Pemprov menyangkut masalah teknis, masalah kapastitas,” katanya.

Anies berencana melibatkan masyarakat dalam melakukan pembangunan di kampung mereka. Caranya dengan memberikan dana kepada organisasi kemasyarakatan.

Organisasi kemasyarakatan yang dimaksud ialah Karang Taruna, RT/RW, dan PKK.

Dalam program dana swakelola ini, kata Anies, organisasi kemasyarakatan harus melakukan pembangunan sesuai rencana dan standar yang ditetapkan Pemprov DKI.

Pemprov DKI juga akan mengawasi pekerjaan yang mereka lakukan.

Program yang direncanakan Anies ini merupakan dana swakelola tipe III dan tipe IV yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Anies menyebut masyarakat juga memiliki kompetensi untuk melakukan pembangunan.

"Bias kalau mengatakan masyarakat tidak punya kompetensi. Masyarakat itu banyak yang punya kompetensi, apalagi ketika sampai pada kegiatan di kampungnya," kata Anies, Jumat (1/2/2019).