Isu Jual Beli Jabatan, DPRD Bakal Panggil BKD DKI

Pemanggilan ini berkaitan dengan adanya isu jual beli jabatan dalam perombakan pejabat di lingkungan Pemprov DKI Jakarta pada Senin (25/2/2019).

"Pasti kami panggil, minggu depan, Senin atau Rabu," ujar Wakil Ketua Komisi A DPRD DKI William Yani saat dihubungi, Jumat (1/3/2019).

William menyampaikan, Komisi A sudah mendengar adanya isu jual beli jabatan untuk posisi lurah dan camat.

Namun, belum ada laporan tertulis soal isu tersebut.

Oleh karena itu, DPRD DKI akan meminta penjelasan BKD DKI mengenai isu tersebut.

"Saya dengar isu itu, cuma, kan, belum ada yang memberikan laporan secara tertulis," katanya. 

Selain isu jual beli jabatan, Komisi A DPRD DKI juga menyoroti adanya keanehan lain dalam perombakan pejabat DKI.

Menurut William, ada sejumlah lurah yang kinerjanya bagus, tetapi justru didemosi.

"Ada lurah-lurah yang menurut kami bagus, tetapi kok turun jadi sekkel (sekretaris lurah). Jadi maksud saya, sistem penilaiannya, sistem kompetensinya itu enggak jelas," ucap William.

Terakhir, Komisi A juga menyoroti soal pejabat yang tidak mengetahui jabatan barunya saat dilantik Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Komisi A akan meminta mengklarifikasi semua keanehan tersebut kepada BKD DKI.

"Kami mau dijelaskan itu sistem pemilihannya bagaimana, pakai tes kah, pakai apakah, apakah like and dislike," tuturnya.

Isu jual beli jabatan sebelumnya disampaikan Penasihat Fraksi PKB DPRD DKI Jakarta Hasbiallah Ilyas.

Hasbi menyebut fraksinya menerima keluhan soal adanya tarif untuk jabatan lurah dan camat dalam perombakan pejabat DKI.

Menanggapi hal itu, Anies memastikan bakal mencopot pejabat yang terbukti terlibat jual beli jabatan.

Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Saefullah memastikan tidak ada jual beli jabatan di lingkungan Pemprov DKI Jakarta.

Saefullah merupakan Ketua Badan Pertimbangan Jabatan (Baperjab) yang bertanggung jawab dalam perombakan pejabat di DKI.