Warga Sekitar TPA Burangkeng Tuntut Kompensasi Rp 270 Ribu Per KK

Ali mengatakan, warga mengacu pada Desa Taman Rahayu yang juga berdekatan dengan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Burangkeng. Warga Desa Taman Rahayu mengajukan permintaan kompensasi berupa uang kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. 

"Kemarin saja Desa Taman Rahayu dapat kajian dari Bappeda kan Rp 270 ribu, (jadi) Rp 270 per bulan per KK," kata Ali di Kantor Desa Burangkeng, Kamis (14/3/2019).

Ali menambahkan, hingga saat ini belum ada kesepakatan soal kompensasi itu dengan Pemkab Bekasi. Warga merasa heran dengan sikap Pemkab Bekasi yang tidak bisa memberikan kompensasi. 

Mereka membandingkan kondisinya dengan warga sekitar TPST Bantargebang. Warga sekitar  TPST Bantargebang mendapat kompensasi berupa uang dari Pemprov DKI Jakarta, pemilik TPST itu.

"Pemerintah DKI memberikan kompensasi kepada Kota Bekasi, Kelurahan Sumur Batu, Bantargebang, Cikiwul, dan Ciketing Udik. Nah di sini juga kan adanya di Desa Burangkeng. Kenapa enggak bisa Pemkab Bekasi memberikan kompensasi kepada Kecamatan Setu, Desa Burangkeng," kata Ali.

Warga Desa Burangkeng tidak puas dengan hasil pertemuan antara Pemkab Bekasi yang diadakan di Kantor Sekda Kabupaten Bekasi, Rabu kemarin. Pemkab Bekasi menyatakan tidak bisa memberikan kompensasi berupa uang kepada warga.

Warga akan tetap menutup TPA Burangkeng hingga tuntutan soal kompensasi berupa uang dikabulkan Pemkab Bekasi.

Sejak 4 Maret ini, ratusan warga Desa Burangkeng berunjuk rasa di depan TPA Burangkeng. Mereka juga menutup jalan masuk ke TPA itu. Akibatnya, sampah menumpuk di sejumlah wilayah di Kabuapaten Bekasi.

Selain menuntut uang kompensasi, warga juga meminta Pemkab Bekasi membangun saluran air di permukiman warga, perbaikan akses jalan ke TPA, dan pemeliharaan serta pembenahan TPA.