Jelang Peresmian MRT Jakarta dan Alotnya Pembahasan Tarif...

Menurut rencana, MRT Jakarta bakal diresmikan langsung oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Minggu (24/3/2019) mendatang.

"Kalau tidak ada halangan, hari Minggu, tanggal 24 Maret besok, akan diresmikan oleh beliau (Jokowi), bertempat tersentral di Stasiun Bundaran HI," ujar Direktur Keuangan PT MRT Jakarta Tuhiyat, Senin (18/3/2019).

PT MRT Jakarta tengah melakukan uji coba publik sejak 12 Maret lalu. Masyarakat bisa menjajal transportasi massal ini dengan mendaftar terlebih dahulu.

Dalam masa uji coba publik ini, Jokowi bersama para menteri Kabinet Kerja juga rencananya akan menjajal MRT Jakarta pada Selasa (19/3/2019) ini.

Setelah diresmikan Jokowi, operasi komersial MRT Jakarta rencananya dimulai per 1 April 2019.

MRT Jakarta ditargetkan mengangkut 65.000 penumpang per hari pada tahun pertama beroperasi.

"Masa komersial sebetulnya ini asumsinya sudah kami ubah menjadi 9 bulan untuk tahun 2019 karena mulai 1 April," kata Tuhiyat.

Pembahasan tarif belum rampung

Meskipun operasi komersial bakal segera diresmikan, pembahasan tarif MRT Jakarta di DPRD DKI Jakarta belum rampung hingga saat ini.

Tarif MRT Jakarta harus disetujui DPRD DKI mengingat ada subsidi yang harus digelontorkan dari APBD DKI Jakarta.

Berdasarkan perhitungan PT MRT Jakarta bersama Pemprov DKI Jakarta, tarif keekonomian MRT Jakarta fase 1 rata-rata Rp 31.659 per penumpang. Tarif keekonomian merupakan tarif yang belum disubsidi pemerintah.

Pemprov DKI kemudian mengusulkan tarif rata-rata Rp 10.000 per penumpang setelah disubsidi. Dengan demikian, subsidi yang dibutuhkan untuk tiap penumpang yakni Rp 21.659.

Dengan target 65.000 penumpang pada tahun pertama beroperasi, subsidi yang harus digelontorkan dari APBD DKI Jakarta 2019 mencapai Rp 572 miliar.

Subsidi ini belum disetujui oleh DPRD DKI Jakarta.

Alasan DPRD

Ketua Komisi C Bidang Keuangan DPRD DKI Jakarta Santoso menyampaikan, salah satu alasan DPRD belum menyetujui subsidi dan tarif MRT Jakarta karena adanya perbedaan tarif keekonomian yang disampaikan Pemprov DKI Jakarta.

Saat masih perencanaan pembangunan, Pemprov DKI menyebut tarif keekonomian MRT itu hanya Rp 18.000 per penumpang. Sementara dalam usulan terbaru Pemprov DKI, tarif keekonomian MRT Jakarta mencapai Rp 31.659 per penumpang.

Perbedaan tarif ini membuat subsidi yang harus ditanggung APBD DKI Jakarta membengkak. DPRD masih butuh penjelasan Pemprov DKI soal lonjakan tarif keekonomian itu.

"Dulu mereka bilang subsidinya tidak besar, tarifnya hanya Rp 18.000, tapi kan ternyata sekarang Rp 31.000. Itu yang membuat kami bertanya, makanya kami korek, kami tanya kenapa dari Rp 18.000 jadi Rp 31.000," ucap Santoso.

Santoso menuturkan, Komisi C berharap subsidi untuk MRT Jakarta yang dibebankan pada APBD DKI bisa dikurangi.

Subsidi itu bisa ditekan dengan adanya penghasilan dari iklan dan sewa kios-kios ritel di stasiun-stasiun MRT Jakarta.

Dia meminta operator MRT Jakarta transparan soal pemasukan dari iklan dan sewa kios ritel tersebut.

"Misalnya dari penghasilan pendapatan iklan dan kios-kios yang ada di situ (stasiun) sekian miliar bisa menutupi, sehingga subsidi bisa jadi kurang," kata Santoso.

Besarnya subsidi untuk MRT dan LRT Jakarta, lanjut Santoso, harus dipertimbangkan dengan matang.

Sebab, APBD DKI juga menanggung subsidi untuk transportasi publik lainnya, yakni transjakarta.

Selain di Komisi C, subsidi dan tarif MRT Jakarta juga akan dibahas di Komisi B Bidang Perekonomian sebelum akhirnya DPRD DKI menggelar rapat gabungan pembahasan subsidi dan tarif ini.

Panjangnya pembahasan di DPRD DKI memungkinkan subsidi dan tarif MRT Jakarta belum diputuskan hingga moda transportasi publik itu diresmikan pada akhir pekan ini.

Santoso menyampaikan, uji coba MRT Jakarta untuk publik secara gratis bisa saja dilanjutkan setelah peresmian itu sambil menunggu subsidi dan tarif disetujui oleh DPRD DKI Jakarta.

"Misalnya tanggal 24 diresmikan Pak Jokowi, (subsidi dan tarif) belum disetujui, enggak ada masalah," ujarnya.