Tarif MRT dan LRT Jakarta Digratiskan, Mungkinkah?

Pemprov DKI Jakarta mengusulkan tarif rata-rata Rp 10.000 per penumpang untuk MRT Jakarta fase 1 rute Lebak Bulus-Bundaran Hotel Indonesia (HI).

Sementara untuk LRT Jakarta fase 1 rute Kelapa Gading-Velodrome, Pemprov DKI mengusulkan tarif Rp 6.000 per penumpang.

Dengan tarif tersebut, Pemprov DKI harus menggelontorkan subsidi Rp 572 miliar untuk MRT dan Rp 327 miliar untuk LRT dari APBD DKI 2019.

Subsidi untuk MRT dan LRT itu harus disetujui oleh DPRD DKI.

Usulan tarif gratis

Di tengah rapat pembahasan tarif, Komisi B Bidang Perekonomian DPRD DKI Jakarta mengusulkan tarif MRT dan LRT Jakarta gratis pada awal operasi komersial atau sepanjang 2019.

Tarif gratis dikhususkan bagi warga ber-KTP DKI Jakarta.

Anggota Komisi B DPRD DKI Ida Mahmudah menyampaikan, APBD DKI Jakarta cukup untuk memberikan subsidi agar warga Jakarta bisa menikmati layanan MRT dan LRT gratis pada tahun pertama beroperasi.

"Kami sudah siapkan anggaran 2019 dengan 10 bulan berjalan, anggarannya cukup. Kami Komisi B sepakat, digratiskan untuk 2019," ujar Ida dalam rapat pembahasan tarif di gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Selasa (19/3/2019).

Anggota Komisi B lainnya, Subandi, menyebut pembebasan tarif MRT dan LRT bertujuan untuk membiasakan warga Jakarta menggunakan transportasi publik.

"Ini digratiskan dulu bukan karena tahun politik, tapi kalau sudah kebiasaan, masyarakat pasti menggunakan itu. Bayar pun nantinya mau, asalkan tarifnya terukur," kata Subandi.

Ketua Komisi B Abdurrahman Suhaimi meminta Pemprov DKI Jakarta menghitung kembali komponen perhitungan tarif dua moda transportasi itu.

Dia mengusulkan opsi pengurangan komponen perhitungan tarif agar subsidi yang diberikan tidak terlalu besar, meskipun tarif MRT dan LRT digratiskan terlebih dahulu bagi warga Jakarta.

"Setelah komponen itu dikurangi, bila itu rasional, ternyata enggak terlalu banyak subsidinya untuk memberikan pelayanan gratis kepada warga Jakarta," ucap Suhaimi.

Contoh Penang

Menurut Ida, Pemprov DKI Jakarta bisa mencontoh sistem tiket bus pariwisata di Penang, Malaysia, untuk menggratiskan tarif MRT dan LRT Jakarta bagi warga ber-KTP DKI.

Penduduk Penang, kata Ida, hanya perlu menempelkan kartu identitas mereka untuk menggunakan bus pariwisata di sana secara gratis.

Tarif gratis bus pariwisata itu tidak berlaku bagi wisatawan yang bukan penduduk Penang.

"Kalau kita naik, 24 jam itu harganya sekitar Rp 150.000. Kalau penduduk Penang, dia gratis. Dia hanya tap in KTP-nya saja, ini bisa dicontoh," tutur Ida.

PT MRT Jakarta dan PT LRT Jakarta akan mengikuti keputusan Pemprov DKI Jakarta dalam menentukan tarif MRT dan LRT. Begitu pun soal usulan tarif gratis bagi warga ber-KTP DKI.

"Kami menunggu keputusan dari Pemprov DKI yang tentunya juga harus disepakati bersama Dewan, kira-kira apakah gratis atau tetap lanjut dengan usulan Pemprov," ujar Direktur Utama PT LRT Jakarta Allan Tandiono.

Direktur Keuangan PT MRT Jakarta Tuhiyat menyampaikan hal serupa. Dia menyebut penggratisan tarif MRT Jakarta akan mempengaruhi besaran subsidi yang diberikan Pemprov DKI Jakarta.

"Terkait permintaan gratis, sepenuhnya kami serahkan kepada Pemprov karena bagi MRT Jakarta sebetulnya tidak terlalu berpengaruh, hanya pengaruhnya kepada subsidi pemerintah," kata Tuhiyat.

Meskipun demikian, Tuhiyat menyebut PT MRT Jakarta akan kesulitan menggratiskan tarif MRT Jakarta bagi warga ber-KTP DKI.

PT MRT Jakarta akan sulit memilah warga ber-KTP DKI dan non-DKI karena sistem tiket MRT tidak didesain untuk mendeteksi identitas kependudukan.

"Gate MRT Jakarta itu kan tidak mengenal (KTP) orang dari mana. Kartunya e-money dan sebagainya, kan, enggak akan mengenal orang dari mana, agak sulit ya," ujar Tuhiyat.

Tuhiyat menjelaskan, pembebasan tarif MRT bagi warga ber-KTP DKI dimungkinkan jika warga memiliki kartu khusus untuk menggunakan moda transportasi publik tersebut. 

Dengan demikian, subsidi Pemprov DKI diberikan langsung kepada warga Jakarta melalui kartu khusus.

Tanggapan Anies

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan, usulan Komisi B DPRD DKI untuk menggratiskan tarif MRT dan LRT sulit terwujud.

"Kayaknya enggak. Ya sebagai usulan ya iya iya saja," kata Anies.

Menurut Anies, penerapan tarif gratis untuk MRT dan LRT sulit dilakukan karena keterbatasan anggaran.

"Dananya terbatas, ya biar dibahas nanti," ujarnya.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Biro Perekonomian DKI Jakarta M Abbas menyampaikan, Pemprov DKI tidak ingin BUMD DKI Jakarta langsung kolaps saat mulai mengoperasikan MRT dan LRT.

Tim perumusan tarif MRT dan LRT Jakarta, kata Abbas, tidak pernah membuat skenario untuk menggratiskan tarif dua moda transportasi umum itu.

Perumusan tarif sepenuhnya didasarkan pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pedoman Tata Cara Perhitungan dan Penetapan Tarif Angkutan Orang dengan Kereta Api.

"Rujukannya ke Permenhub 17 Tahun 2018. Kenapa? karena di situ rujukannya supaya sustainable, kan kami ingin supaya MRT Jakarta ini enggak langsung kolaps gitu kan," ucap Abbas.