Usulan DPRD soal Tarif MRT Gratis untuk Warga Ber-KTP DKI Dinilai Tak Adil

Mengenai usulan tersebut, sejumlah warga menilai usulan tersebut tidak adil bagi warga yang tidak memiliki KTP DKI. Sebab, pengguna MRT dan LRT bukan hanya warga ber-KTP DKI. Banyak warga yang tidak memiliki KTP DKI, tetapi sehari-hari bekerja di Jakarta.

Gerald (24), warga Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, menilai usulan tersebut akan memberatkan biaya warga yang tidak memiliki KTP DKI.

"Kasihan warga non DKI dong, mereka harus keluar biaya lebih. Padahal enggak semua warga tersebut rumahnya di dekat stasiun MRT dan LRT. Otomatis mereka harus keluar uang lagi untuk naik angkutan umum lain seperti bus dalam kota atau ojek online," katanya.

Sementara itu, Junianto (23), warga Bekasi, juga tidak setuju dengan usulan tersebut.

"Pertama, apakah pemerintah sudah siap dengan segala sistemnya? Kalau belum nanti ribet dong, mau masuk MRT dan LRT harus ngecek KTP," sebut Junianto.

Junianto menambahkan, seharusnya subsidi disamaratakan.

"Makin membebani APBD dong kalau warga DKI Jakarta digratisin. Jadi samain aja tarifnya," tambahnya.

Menurut Junianto, jika ada perbedaan tarif, seharusnya ditujukan untuk masyarakat kurang mampu. 

"Makanya sistemnya harus disiapkan. Saya malah setuju kalau subsidi gratis itu diberikan untuk warga tidak mampu, misalnya para pemegang Kartu Jakarta Pintar (KJP) dan Kartu Lansia Jakarta (KLK), itu malah tepat sasaran," imbuhnya.

Sementara Gandi (26), karyawan swasta berdomisili di Jawa Tengah, tetapi bekerja di Jakarta mengatakan, jika tarif subsidi dibedakan, akan ada ketimpangan cukup besar terkait pengeluaran per bulan antara dirinya dengan warga DKI Jakarta.

"Kalau MRT dan LRT dipakai sesekali enggak kerasa timpangnya, tapi kalau tiap hari berarti pengeluaran saya dengan warga DKI Jakarta yang digratisin terasa dong," ungkapnya.

Gandhi merinci jika setiap hari ia menggunakan MRT berarti pengeluarannya per bulan mencapai Rp.300.000, dan Rp.180.000 untuk LRT.

"Sedangkan warga asli DKI Jakarta cost-nya nol rupiah, itu kalau dihitung per bulan, gimana kalau sampai akhir tahun? Pasti selisihnya banyak lagi," keluh Gandhi.

Sementara Rendy (27) warga Yogyakarta yang bekerja di kawasan Sudirman memilih akan tetap menggunakan Kereta Rangkaian Listrik (KRL) atau kendaraan pribadi.

"Ya kalau dibeda-bedain gitu mending tetap pakai KRL atau motor sendiri," cetusnya.

Diketahui Direktur PT MRT Jakarta Tuhiyat, Senin (18/3/2019) mengatakan MRT akan diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pada Minggu (24/3/2019) besok. MRT akan gratis hingga 31 Maret 2019. Sebab, hingga kini tarif MRT belum ditentukan.

Pemprov DKI Jakarta beberapa waktu lalu mengusulkan penentuan tarif subsidi Moda Raya Terpadu (MRT) sebesar Rp.10.000 dan Light Rail Transit (LRT) seharga Rp.6.000.

Namun, DPRD mengusulkan tarif MRT dan LRT kembali disubsidi menjadi gratis khusus warga DKI sepanjang 2019. 

Adapun pembahasan tarif harga kedua transportasi umum tersebut diketahui baru akan dilakukan dalam rapat pimpinan gabungan (rapimgab) oleh DPRD DKI Jakarta, Senin (25/3/2019).