Anies Lobi DPRD agar Terima Tarif Rata-rata MRT Rp 10.000

"Masih diskusi kemarin, saya bicara lagi sama mereka," kata Anies di Jakarta Barat, Selasa (26/3/2019).

Menurut Anies, masih ada waktu sebelum MRT beroperasi secara komersial pada 1 April 2019. Ia meminta agar DPRD mengikuti tarif MRT yang sudah diperhitungkan pihaknya.

"Ada asumsi, namanya nonfare box revenue dan bagaimana nanti kita mengembangkan fasilitas transportasi umum ini untuk pengembangannya membutuhkan investasi dalam jangka panjang, karena itu harga yang ditentukan hari ini akan menentukan harga puluhan tahun ke depan," ujar Anies.

Anies juga memastikan tarif yang diputuskan Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi kemarin, belum final. Ia mengatakan tarif final bakal ditetapkan lewat keputusan gubernur.

"Kami masih ada waktu, toh ini masih belum beroperasi secara komersial jadi saya masih akan bicara dengan Dewan, mudah-mudahan sesegera mungkin," ujar Anies.

DPRD DKI Jakarta menggelar rapat bersama Pemprov DKI Jakarta untuk membahas tarif moda raya terpadu (MRT) dan light rail transit (LRT), Senin kemarin. Dalam rapat itu, Ketua DPRD DKI Prasetio Edi Marsudi menolak besaran tarif yang diusulkan DKI dan memutuskan tarif rata-rata MRT Rp 8.500 dan tarif rata-rata LRT Rp 5.000.

(Koreksi dari Redaksi: Sebelumnya ditulis Prasetio memutuskan tarif MRT Rp 8.500 dari Lebak Bulus sampai Bundaran HI dan tarif LRT Rp 5.000 dari Velodrome sampai Kelapa Gading).

Pemprov DKI mengusulkan tarif MRT yakni rata-rata Rp 10.000 dan dan LRT rata-rata Rp 6.000. Dengan tarif MRT Rp 10.000, maka subsidi yang digelontorkan per penumpang yakni Rp 21.659. Total subsidi dari APBD yang dibutuhkan sebesar Rp 572 miliar per tahun.

Sementara itu, jika tarif LRT sebesar Rp 6.000, subsidi yang harus diberikan sebesar Rp 35.655 per penumpang. Total subsidi per tahun mencapai Rp 327 miliar.