Kamera CCTV DKI yang Jadi Sorotan Pascakerusuhan 22 Mei

Sidak yang dipimpin oleh anggota Ombudsman Adrianus Meliala berlangsung sekitar 45 menit.

Dalam sidak tersebut, Adrianus mengakui CCTV sangat membantu kinerja Kepolisian, terutama untuk mengatur lalu lintas.

Namun di sisi lain, ia Publikmenekankan pentingnya integrasi antara CCTV Polda Metro Jaya dan CCTV Pemda DKI Jakarta.

22 Mei

Adrianus merujuk pada pernyataan Gubernur DKI Anies Baswedan saat kerusuhan 21-22 Mei lalu.

"Pak Gubernur bilang gini, silakan Polri pakai, silakan data diambil. Mengesakan bahwa belum otomatis tuh," ujarnya seperti dikutip dari Tribunjakarta.com.

"Kami menginginkan kalau bisa lebih kompatibel, sehingga data CCTV tadi bisa relay dan direkam oleh Polri. Jangan sampai sesama pengelola wilayah masih pakai pendekatan pinjam-meminjam," lanjut dia.

Saat kerusuhan 22 Mei, tautan tayangan kamera CCTV sekitar lokasi aksi unjuk rasa tersebar di media sosial dan aplikasi percakapan. Publik bisa memantau langsung apa yang terjadi.

Sejumlah peristiwa seperti ambulans berlogo partai politik yang diduga membawa batu, hingga pergerakan massa pada 21 dan 22 Mei malam hari yang ditemukan program "Aiman", diketahui lewat kamera CCTV.

Dari era Ahok

Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta Atika Nur Rahmania memastikan kamera CCTV yang dikelola Pemprov DKI Jakarta bebas diakses publik. Tak hanya kepolisian, masyarakat awam juga bisa mengaksesnya.

"Itu bebas bisa diakses publik, polisi juga bisa memanfaatkannya," kata Atika, Minggu (9/6/2019).

Menurut dia, dari 7.678 CCTV yang dimiliki DKI, sebagian besar merupakan corporate social responsibility (CSR) dari perusahaan swasta. Namun, tayangan kamera CCTV bisa diakses dari situs Jakarta Smart City.

"Ada yang dari Bali Tower, Pemprov cuma dapat feed-nya," ujar Atika.

Atika membenarkan obrolan di media sosial yang menyebut kamera CCTV yang ada saat ini bisa dimanfaatkan sejak era mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok.

"Itu perjanjian kerja sama dari tahun 2016, zaman Pak Ahok. Bagian dari permintaan corporate social responsibility (CSR)," kata Atika.

Kamera CCTV lainnya, dibeli oleh DKI untuk kebutuhan tertentu seperti pemantauan pintu air dan lalu lintas.