Balai Kota DKI Jakarta, Saksi Kekuasaan Belanda dan Jepang hingga Berakhir sebagai Kota Istimewa

JAKARTA, KOMPAS.com - Gedung berwarna putih dengan nomor bangunan 8-9 di Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, kini dikenal sebagai tempat kerjanya Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan beserta jajarannya.

Gedung yang kini dinamakan Balai Kota itu berdiri tepat di samping gedung 24 lantai berwarna biru.

Namun tak banyak yang tahu bahwa tempat yang menjadi pusat pemerintah Ibu Kota ini memiliki sejarah panjang.

Dilansir dari Jakarta.go.id, sebelum akhirnya dimiliki hak guna bangunan sepenuhnya oleh pemerintah RI, gedung ini tercatat pernah digunakan sebagai kantor pemerintahan baik oleh Belanda maupun Jepang pada masa penjajahan.

Selain digunakan sebagai kantor pemerintahan Kota Jakarta, tempat ini juga digunakan sebagai kediaman Burgemeester (wali kota).

Pusat pemerintahan berpindah-pindah

Pusat pemerintahan kota Jakarta mengalami beberapa kali perpindahan tempat. Ketika Stad Batavia dibentuk pada tahun 1905, dan kemudian berubah menjadi Gemeente Batavia, kantor pemerintahannya bertempat di De Oude Stadhuis, yakni bangunan kuno abad ke-18 di Stadhuisplein yang kini dikenal sebagai Taman Fatahillah atau Museum Sejarah Jakarta.

Akibat perkembangan Kota Batavia yang mengarah ke selatan dan berpusat di Weltevreden, kantor Gemeente Batavia menjadi sangat jauh dari pusat kota.

Oleh karena itu, banyak kantor pemerintahan yang akhirnya pindah ke Weltevrede begitu pun dengan Kantor Balai Kota.

Yang pada awalnya terletak di Oud Batavia, pada tahun 1913 dipindahkan ke Tanah Abang West (sekarang jalan Abdul Muis no.35, Jakarta Pusat).

Lalu tahun 1919 pindah lagi ke Koningsplein Zuid yang sekarang Jalan Medan Merdeka Selatan No. 8-9, Jakarta Pusat atau gedung Balai Kota saat ini.

Adapun bangunan No. 8 yang kini diketahui sebagai bangunan 24 lantai dipergunakan sebagai kantor dan tempat kediaman Residen Jawa Barat.

Sedangkan bangunan No. 9 dipergunakan untuk Gemeentehuis Batavia (Balai Kota) dan rumah kediaman Burgemeester (wali kota).

Lalu kemudian bangunan no. 9 menjadi kantor Balai Kota sepenuhnya setelah rumah kediaman Burgemeester dibuatkan di samping Bisschopplein (sekarang Jl. Suropati No. 7, Jakarta Pusat).

Pada tanggal 1 Oktober 1926, Gemeentehuis Batavia diganti menjadi Stad Gemeentehuis Batavia sampai masa pemerintahan Jepang.

Baru kemudian menjadi kantor Balai Kota sepenuhnya, setelah rumah kediaman resmi wali kota dibuatkan di Jalan Suropati Nomor 7, Jakarta Pusat.

Sempat diduduki Jepang dan Belanda

Saat Jepang menjejakkan kakinya di Nusantara, pada tahun 1942-1945, kepemilikan gedung ini beralih dan namanya menjadi Djakarta Tokubetsu Shi. 

Setelah Indonesia merdeka pada 1945, kantor pemerintahan Kota Jakarta tidak pindah. Hanya nama pemerintahan diubah menjadi Pemerintahan Nasional Kota Djakarta dan kantornya disebut Balai Agung Pemerintahan Nasional Kota Djakarta dengan wali kota pertama bernama Soewirjo.

Saat itu terjadi pengembangan pertama kantor Pemerintahan Kotapraja Djakarta untuk menampung perluasan kegiatan layanan terhadap masyarakat.

Balai Agung Pemerintahan Nasional Kota Djakarta juga turut digunakan sebagai kantor bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Rojong.

Dua tahun kemudian, pada 21 Juli 1947 Kota Jakarta didukuki Belanda dalam agresi militer. Pemerintahan NICA menguasai Balai Agung serta pada tanggal 21 November menangkap dan mengusir Soewirjo beserta para pejabat ke luar Jakarta, sehingga Pemerintahan Nasional Kota Jakarta tidak dapat berjalan.

Pada tanggal 9 Maret 1948 Belanda membentuk pemerintahan Pre Federal yang menjadikan Jakarta sebagai Ibu Kota Negara dan berada langsung di bawah Pemerintahan Federal.

Nama pemerintahan Kota Jakarta di ubah menjadi Stdgemeente Djakarta. Nama ini digunakan sampai pengakuan kedaulatan Republik Indonesia tanggal 27 Desember 1949 oleh Pemerintah Kerajaan Belanda.

Namun pada 31 maret 1950 Kota Jakarta berkedudukan sebagai Kotapraja Djakarta dan Soewirjo diangkat kembali sebagai walikota. Pada tahun ini nama Gambir Selatan diubah menjadi Medan Merdeka Selatan.

Jakarta jadi kota Istimewa

Pada tahun 1960, yakni pada masa jabatan Sumarno, Kota Jakarta memperoleh kedudukan istimewa menjadi setingkat dengan Daerah Swantantra Tingkat I.

Nama Pemerintah Kotapraja Djakarta Raja diubah menjadi Pemerintah daerah Chusus Ibukota (DCI) Djakarta dan kepala pemerintahannya adalah seorang Gubernur.

Akibat diberlakukannya Ejaan Yang Disempurnakan (EYD) pada tahun 1972, nama resmi Pemerintah DCI Djakarta disesuaikan menjadi Pemerintah Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta.

Sebelumnya, berdasar Undang Undang No.120 Tahun 1964, Jakarta resmi menjadi Ibu Kota Negara kesatuan Republik Indonesia.

Pada tahun 1969 untuk menyediakan ruang sidang DPRDGR yang memadai dibangun gedung blok C (Balai Agung), sedangkan untuk kebutuhan ruang sekretariat DPRD dan ruang kerja sekretariat Daerah di bangun blok F (4 lantai).

Untuk menampung kegiatan pemerintahan dan layanan semakin banyak dan beragam kepada masyarakat, pada tahun 1972 Pemerintah DKI membongkar gedung no.9 dan membangunnya menjadi sebuah gedung baru berlantai 24.

Gedung inilah yang kemudian dikenal sebagai Gedung Blok G ini juga dimaksudkan sebagai proyek "belajar" dan percontohan bagi pembangunan gedung-gedung tinggi yang lain, sehingga digunakan sebagai acuan untuk menyususn peraturan mengenai pembangunan gedung-gedung berlantai banyak.