1001 Alasan DPRD DKI yang Bikin Pemilihan Wagub Diundur...

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemilihan Wakil Gubernur DKI Jakarta berjalan alot di tangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta.

Hingga saat ini tercatat sudah tiga kali rapat pembahasan draf tata tertib (tatib) pemilihan Wagub DKI Jakarta tertunda.

Padahal draf tatib sendiri sudah selesai disusun pada Selasa (9/7/2019). Alhasil, rapat paripurna pemilihan wagub DKI Jakarta yang direncanakan berlangsung pada Senin (22/7/2019) pun ikut tertunda.

Ketika ditanya, anggota DPRD DKI selalu memiliki alasan dibalik tidak terlaksananya rapimgab.

Draf tatib baru diserahkan saat rapimgab pertama

Agenda awal, Rapimgab seharusnya dilaksanakan pada Rabu (10/7/2019) lalu, tetapi ditunda karena banyak fraksi yang tak hadir.

"Iya jadinya Senin pukul 13.00 WIB. Karena banyak yang lagi enggak di tempat fraksi-fraksi gitu," kata Wakil Ketua Panitia Khusus pemilihan Wagub Bestari Barus di Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu.

Bahkan saat itu draf tatib yang selesai disusun baru diserahkan ke meja Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi.

"Kan (menyerahkan) hasil saja ke ketua dan meminta waktu untuk rapimgab tapi karena teknis banget ditunda," ujarnya.

Jumlah tidak kuorum

Rapimgab lalu dilaksanakan pada Senin (15/7/2019). Namun pelaksanaannya tak seperti yang diharapkan. Rapimgab kembali ditunda untuk kedua kalinya anggota Dewan yang hadir tidak memenuhi syarat kuorum.

"Kondisi faktual pimpinan Dewan ada lima, yang hadir saya sendiri. Pimpinan fraksi harusnya sembilan, yang hadir cuma lima. Pimpinan komisi yang hadir satu. Tidak kuorum," ujar Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Ferrial Sofyan saat memimpin rapat itu.

Kuorum untuk rapimgab itu, yakni 50 persen+1 dari jumlah pimpinan DPRD, pimpinan fraksi, dan pimpinan komisi sebanyak 59 orang.

Jadi, rapat dianggap kuorum jika dihadiri minimal 31 orang. Sementara itu, rapimgab hari ini hanya dihadiri 17 orang. Rapimgab itu akhirnya ditunda.

"Kesepakatan kita, Rapimgab lengkap untuk membahas tata tertib pemilihan wagub, kita undur besok, tanggal 16 Juli, pukul 13.00," kata Ferrial sambil mengetok palu.

Tidak ada undangan

Seperti yang sebelumnya, rapimgab pemilihan wakil gubernur DKI Jakarta pada Selasa (16/7/2019) kembali diundur untuk ketiga kalinya.

Rapimgab diundur lantaran hanya ada sembilan anggota DPRD DKI Jakarta yang hadir.

Bahkan pimpinan DPRD DKI pun tak hadir. Pimpinan yang hadir hanya Ketua Pansus Pemilihan Wagub DKI Jakarta yang juga Ketua Fraksi Hanura Ongen Sangaji, Wakil Ketua Pansus Pemilihan Wagub DKI sekaligus Ketua Fraksi Nasdem Bestari Barus, Ketua Fraksi PDIP Gembong Warsono, Wakil Ketua I Fraksi Gerindra Iman Satria.

Lalu Wakil Ketua Fraksi PDI-P Pantas Nainggolan, Sekretaris Fraksi PKS Ahmad Yani, Sekretaris Komisi D Pandapotan Sinaga, Sekretaris Komisi A Syarif, dan Ketua Komisi B Suhaimi.

Artinya hanya ada lima fraksi yang hadir, yakni Fraksi PDI-P, Gerindra, PKS, Nasdem dan Hanura. Sedangkan pimpinan fraksi Demokrat, PAN, PPP, Golkar, dan PKB tidak hadir.

Meski demikian, Ketua Panitia Khusus (Pansus) Pemilihan Wagub DKI Jakarta Ongen Sangaji menyebut rapimgab batal digelar lantaran kurangnya koordinasi dengan Kesekretariatan DPRD DKI Jakarta.

"Tertundanya acara rapimgab kali ini sekali lagi karena Sekwan kurang cakap dalam mengatur jadwal. Sehingga hari ini sepertinya tidak dapat dilaksanakan," ucap Ongen di Gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa

Sekwan DKI M. Yuliadi disebut baru menginformasikan adanya rapimgab kepada para pimpinan fraksi maupun komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) pada Selasa (16/7/2019) pagi.

"Harusnya beliau ketika kita kemarin gagal harusnya segera komunikasi, bukan komunikasinya hari ini jam 10 jam 11. Kan semua orang masih kegiatan-kegiatan yang lain kan," kata Ongen.

Ongen menilai bahwa Sekwan kurang berkoordinasi dan kurang cakap dalam melaksanakan tugas terkait mengatur agenda.

Pimpinan sibuk

M. Yuliadi lalu angkat bicara. Ia menyebut batalnya rapat paripurna Pemilihan Wakil Gubernur DKI Jakarta Senin (22/7/2019) hari ini karena pimpinan dewan banyak yang sibuk.

Sedianya, rapat paripurna diselenggarakan pada hari tersebut setelah adanya rapat pimpinan gabungan (rapimgab) untuk membahas tata tertib pemilihan wagub DKI.

Namun, rapimgab pun seringkali diundur karena berbagai alasan.

"Iya karena pimpinannya juga masih banyak acara masih sibuk masing-masing. Kita hanya fasilitasi undangan perintah dari pansus untuk membuat undangan," ucap Yuliadi saat dihubungi, Senin.

Hingga saat ini pun belum ada perintah dari pimpinan DPRD untuk membuat undangan rapimgab.

Sementara Sekwan tak bisa mengatur jadwal karena semua tergantung anggota DPRD.

"Iya kan kita fasilitasi fungsinya, saya enggak bisa mengendalikan dewan loh, dewan harus rapat. Kan mereka harus minta ke kita, kita disuruh. Nanya ke ketua pansusnya kenapa ini enggak jalan," kata dia.

Yuliadi pun meminta agar jadwal rapimgab hingga sidang paripurna dibicarakan oleh para pimpinan. Supaya ada kesepakatan waktu dan tidak diundur lagi.

"Iya harusnya diomongin bareng antara pansus dan pimpinan, waktunya kapan. Kan harus diomongin," ujar dia.