TMP Kalibata Hampir Penuh, Pemprov DKI Akan Bangun Baru di Tegal Alur

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan membangun taman makam pahlawan (TMP) baru di Tegal Alur, Jakarta Barat.

Kepala Bidang Pemakaman Dinas Kehutanan DKI Jakarta Siti Hasni mengatakan, pembangunan TMP yang akan dikelola Pemprov DKI Jakarta itu dalam proses lelang.

"Kita memang ada rencana ya tahun ini mau dibuat di Tegal Alur. Kita bangun di lahan baru, pagar, penataan, dan bangun sarana-sarana lain di dalamnya," ujar Hasni saat dihubungi, Rabu (7/8/2019).

Hasni menyampaikan itu menanggapi pernyataan Wakil Ketua Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan Negara Jimly Asshiddiqie yang mengusulkan adanya alternatif TMP baru yang dikelola Pemprov DKI. Hal inu mengingat TMP Kalibata, Jakarta Selatan, sudah hampir penuh.

Hasni menuturkan, Pemprov DKI telah menyiapkan anggaran sekitar Rp 7 miliar untuk pembangunan TMP di Tegal Alur.

TMP itu akan dibangun di lahan seluas lebih kurang 1,8 hektar milik Pemprov DKI.

"(Lokasinya di sekitar) TPU Tegal Alur unit Islam. Di depan kantor (pengelola TPU) kan lahan masih kosong, itu yang ditetapkan sebagai lahan TMPD Provinsi DKI," kata dia.

Pembangunan TMP di Tegal Alur, lanjut Hasni, ditargetkan rampung tahun ini. TMP itu nantinya bisa digunakan untuk 1.800-an petak makam.

"(Target) akhir tahun ini. Mudah-mudahan tidak ada kendala untuk proses lelangnya," ucap Hasni.

Sebelumnya diberitakan, Ryamizard Ryacudu dan Jimly Asshiddiqie selaku ketua dan wakil ketua Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan Negara, menemui Presiden Joko Widodo.

Dalam pertemuan itu awalnya Jimly melaporkan kondisi TMP Kalibata yang kini sudah penuh.

Menurut Jimly, saat ini sudah ada 10.015 orang yang dimakamkan di TMP Kalibata. Sementara, daya tampung TMP Kalibata sebanyak 10.939 makam.

Jimly mengatakan, pemerintah harus mulai memikirkan alternatif TMP baru.

Ia pun mengusulkan TMP ini tetap berada di Ibu Kota dan dikelola oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Sebab, saat ini Pemprov DKI Jakarta menjadi satu-satunya provinsi yang tak mempunyai TMP untuk dikelola.

TMP Kalibata sendiri selama ini ada di bawah pengelolaan pemerintah pusat.

"Jadi mulai perlu dipikirkan pemda provinsi untuk membuat TMP sendiri seperti semua provinsi yang lain. Karena Kalibata kapasitasnya tinggal tiga tahun lagi," kata Jimly.