Salin Artikel

Fakta Penyelenggaraan Formula E di Jakarta, DKI Harus Setor Rp 345,9 Miliar hingga Dukungan Jokowi

JAKARTA, KOMPAS.com - DKI Jakarta akan menjadi salah satu tuan rumah turnamen Formula E. Balapan mobil listrik di sirkuit jalan raya perkotaan ini rencananya digelar pada 2020.

"Insya Allah jadi (pada 2020), tapi waktunya, persisnya, saya hanya bisa umumkan ketika bersama dengan pihak FE-nya," ujar Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di kawasan Gelora Bung Karno (GBK), Selasa (13/8/2019).

Untuk menjadi tuan rumah ajang internasional itu, Pemprov DKI tentunya harus mengeluarkan biaya. Berikut ini fakta terbaru soal penyelenggaraan Formula E di Jakarta.

Jakarta tuan rumah musim 2020-2021

Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga DKI Jakarta Achmad Firdaus mengatakan, Jakarta akan menjadi tuan rumah Formula E musim 2020-2021.

Penyelenggaraannya akan digelar pada 2020. Firdaus mengklarifikasi informasi yang menyebut Formula E di Jakarta digelar pada 2021.

"(Penyelenggaraan) 2020. Ini agreement-nya masih dalam pembahasan," ucap Firdaus di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, kemarin.

Adapun kalender balap Formula E musim 2019-2020 sudah diumumkan dan hanya menyisakan satu slot kosong pada 14 Desember 2019.

Oleh karena itu, kans Jakarta menjadi tuan rumah balapan Formula E paling memungkinkan adalah untuk musim 2020-2021.

Pemprov DKI harus setor Rp 345,9 Miliar ke FIA

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta harus menyetor dana 20 juta poundsterling untuk menjadi tuan rumah balap mobil listrik Formula E. Jumlah itu setara dengan Rp 345,9 miliar.

 Dana itu harus disetorkan kepada Federasi Otomotif Internasional (FIA) Formula E.

"Jumlahnya 20 juta poundsterling. (Untuk) Formula E, 24,1 juta dollar AS," kata Anies.

Anies menyebut, semua biaya penyelenggaraan Formula E ditanggung Pemprov DKI.

Biaya yang dikeluarkan Pemprov DKI untuk menjadi tuan rumah Formula E, lanjut Anies, akan menggerakkan perekonomian Jakarta hingga Rp 1,2 triliun.

Pemprov DKI Jakarta pun mengajukan biaya atau commitment fee untuk penyelenggaraan Formula E dimasukan dalam Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUPA-PPAS) untuk rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) 2019.

DPRD DKI Jakarta menyetujui anggaran belanja langsung yang diajukan oleh Pemprov DKI tersebut.

Anggaran yang disetujui dalam pembahasan KUPA-PPAS itu sebesar Rp 360 miliar atau 20,79 juta poundsterling.

Dukungan dan fasilitas dari Jokowi

Anies mengaku telah melaporkan rencana penyelenggaraan Formula itu kepada Presiden Joko Widodo pada Selasa siang.

Menurut dia, Jokowi mendukung penyelenggaraan turnamen balap mobil listrik itu.

"Tadi betul saya bertemu dengan Pak Presiden, melaporkan tentang rencana penyelenggaraan Formula E dan beliau memberikan dukungan karena penting sekali buat Indonesia," tutur Anies di kawasan GBK.

Menurut Anies, Jokowi menilai penyelenggaraan Formula E di Jakarta akan memiliki manfaat, baik manfaat yang berwujud maupun tak berwujud.

Manfaat yang berwujud yakni penyelenggaraan Formula E akan menggerakkan perekonomian Jakarta hingga Rp 1,2 triliun.

"(Manfaat) non-tangible (tak berwujud) itu adalah Indonesia terekspos di dunia internasional, Jakarta terekspos sebagai promosi untuk mengundang lebih banyak orang ke Indonesia," kata Anies.

Seusai bertemu Jokowi di Kompleks Istana Kepresidenan pada kemarin siang, Anies menyebut pemerintah pusat akan memfasilitasi penyelenggaraan Formula E di Jakarta.

"Tadi saya melaporkan itu dan Presiden berikan dukungan. Pemerintah pusat akan memfasilitasi. Karena nanti akan ada kendaraan-kendaraan formula yang masuk ke sini harus ada soal cukainya, soal imigrasinya, dan lain-lain," ujar Anies di Kompleks Istana Kepresidenan.

https://megapolitan.kompas.com/read/2019/08/14/07453701/fakta-penyelenggaraan-formula-e-di-jakarta-dki-harus-setor-rp-3459-miliar

Terkini Lainnya

Harga Bawang Merah Melonjak, Pemprov DKI Bakal Gelar Pangan Murah

Harga Bawang Merah Melonjak, Pemprov DKI Bakal Gelar Pangan Murah

Megapolitan
Pemprov DKI Diminta Lindungi Pengusaha Warung Madura Terkait Adanya Permintaan Pembatasan Jam Operasional

Pemprov DKI Diminta Lindungi Pengusaha Warung Madura Terkait Adanya Permintaan Pembatasan Jam Operasional

Megapolitan
Kronologi Brigadir RAT Bunuh Diri Pakai Pistol di Dalam Alphard

Kronologi Brigadir RAT Bunuh Diri Pakai Pistol di Dalam Alphard

Megapolitan
Polisi Pastikan Kasus Dugaan Pemerasan Firli Bahuri Masih Terus Berjalan

Polisi Pastikan Kasus Dugaan Pemerasan Firli Bahuri Masih Terus Berjalan

Megapolitan
Brigadir RAT Diduga Pakai Pistol HS-9 untuk Akhiri Hidupnya di Dalam Mobil

Brigadir RAT Diduga Pakai Pistol HS-9 untuk Akhiri Hidupnya di Dalam Mobil

Megapolitan
Korban: Guling yang Dicuri Maling Peninggalan Almarhum Ayah Saya

Korban: Guling yang Dicuri Maling Peninggalan Almarhum Ayah Saya

Megapolitan
Guling yang Dicuri Maling di Cinere Usianya Sudah Belasan Tahun

Guling yang Dicuri Maling di Cinere Usianya Sudah Belasan Tahun

Megapolitan
Khawatir Rumahnya Diambil Pemerintah, Banyak Warga Tanah Tinggi Tak Ikut Program 'Bebenah Kampung'

Khawatir Rumahnya Diambil Pemerintah, Banyak Warga Tanah Tinggi Tak Ikut Program "Bebenah Kampung"

Megapolitan
Anggota Polresta Manado Tembak Kepalanya Pakai Senpi, Peluru Tembus dari Pelipis Kanan ke Kiri

Anggota Polresta Manado Tembak Kepalanya Pakai Senpi, Peluru Tembus dari Pelipis Kanan ke Kiri

Megapolitan
Maling Guling Beraksi di Cinere, Korban: Lucu, Kenapa Enggak Sekalian Kasurnya!

Maling Guling Beraksi di Cinere, Korban: Lucu, Kenapa Enggak Sekalian Kasurnya!

Megapolitan
Kronologi Pengendara Moge Tewas Terlindas Truk Trailer di Plumpang

Kronologi Pengendara Moge Tewas Terlindas Truk Trailer di Plumpang

Megapolitan
Mayat Bayi di Tanah Abang, Diduga Dibuang Ayah Kandungnya

Mayat Bayi di Tanah Abang, Diduga Dibuang Ayah Kandungnya

Megapolitan
2 Pria Rampok Taksi 'Online' di Kembangan untuk Bayar Pinjol

2 Pria Rampok Taksi "Online" di Kembangan untuk Bayar Pinjol

Megapolitan
Heru Budi: Jakarta Bisa Benahi Tata Kota jika Pemerintahan Pindah ke IKN

Heru Budi: Jakarta Bisa Benahi Tata Kota jika Pemerintahan Pindah ke IKN

Megapolitan
Polda Metro Jadwalkan Pemeriksaan Pendeta Gilbert Lumoindong Terkait Dugaan Penistaan Agama

Polda Metro Jadwalkan Pemeriksaan Pendeta Gilbert Lumoindong Terkait Dugaan Penistaan Agama

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke