Seputar Wacana Bekasi Gabung ke DKI, Gengsi Wali Kota dan Usulan Nama Jakarta Tenggara

Adalah Wali Kota Bekasi, Rahmat Effendi alias Pepen, yang mengusulkan Kota Bekasi gabung ke DKI Jakarta dengan nama Jakarta Tenggara.

Kompas.com merangkum berbagai komentar terkait wacana penggabungan Bekasi ke Jakarta itu:

Pepen Emoh gabung Bogor Raya

Rahmat Effendi alias Pepen menawarkan dua opsi menanggapi wacana pembentukan Provinsi Bogor Raya yang rencananya akan mencaplok Bekasi.

Pertama, Pepen menawarkan agar provinsi tersebut bernama Pakuan Bagasasi. Dia menolak nama Bogor Raya dipakai untuk provinsi.

Alasannya, usia Bekasi diperkirakan lebih tua dari Bogor. Seolah gengsi, Pepen tidak mau nama Bekasi yang dulunya Bagasasi lenyap begitu saja karena Bogor yang usianya lebih muda.

"Jadi, Bekasi sebenarnya lebih tua dari Bogor. Kalau mau, ya (namanya) provinsi Pakuan Bagasasi. Tinggal lihat sejarahnya saja, jadi (penamaannya) punya unsur historis," kata Pepen, Jumat (16/8/2019).

Jakarta dan Bekasi dinilai berkerabat

Opsi kedua, Bekasi bergabung ke Jakarta. Pepen bahkan melontarkan ide nama jika Bekasi masuk wilayah Jakarta. Nama yang dia usulkan adalah Jakarta Tenggara, tanpa merujuk dari mana gagasan itu muncul.

"Saya enggak tahu, tapi kemarin ada yang gagas, siapa ya, (Bekasi) jadi Jakarta Tenggara," kata Pepen.

Sejarawan Bekasi, Ali Anwar tak menampik hubungan dekat Jakarta dan Bekasi. Selain pernah berada dalam satu wilayah karesidenan pada era kemerdekaan, Jakarta dan Bekasi sama-sama berangkat dari kultur Betawi.

Ditambah, hingga saat ini, kedua kota punya hubungan erat, seperti kemitraan pembuangan sampah, kepolisian yang sama-sama di Polda Metro Jaya, dan lain-lain.

Yakin disetujui warga Bekasi

Pepen mengakui, wacana ini belum jelas arahnya karena belum ada perbincangan sama sekali di jajarannya.

Meski begitu, ia meyakini jika warganya bakal setuju apabila Bekasi bergabung dengan Jakarta.

"Kalau dijajak pendapat, pasti 60, 70, 80 persen lah, karena DKI kan punya support yang luar biasa," ujar Pepen.

Disarankan referendum

Anggota Komisi I DPRD Kota Bekasi Ariyanto Hendrata menyarankan Pepen agar mengadakan referendum terkait isu bergabungnya Bekasi dalam wilayah administrasi DKI Jakarta.

"Saya menyarankan kepada Wali Kota untuk melalukan referendum atau jejak pendapat kepada masyarakat," ujar Ariyanto.

"Kalau Wali Kota yang mengajak referendum berarti sifatnya resmi. Artinya, melakukan semacam jajak pendapat kepada maysarakat, kemudian hasilnya diformulsikan jadi kebijakan politik," tambah dia.

Ariyanto pun meyakini bahwa unsur-unsur Pemerintah Kota Bekasi bakal setuju jika digabung ke DKI Jakarta.

Dinilai untungkan Bekasi

Sementara itu, Bekasi dinilai akan diuntungkan secara finansial apabila bergabung dengan Jakarta, ketimbang bersama Provinsi Jawa Barat.

"Provinsi Jawa Barat secara ekonomi kurang bagus. Itu sebabnya pemerintah (Kota Bekasi) lebih baik kembali Jakarta. Karena kalau kembali ke Jakarta, Jakarta itu kan punya APBD besar, bisa mencapai Rp 70 triliun, kalau Bekasi yang cuma Rp 5 triliun ditambah lagi Rp 5 triliun kan bisa jadi Rp10 triliun, selesai dah tuh urusan kesehatan, pendidikan, pembangunan segala macam, kalau gabung ke Jakarta," papar sejarawan Bekasi, Ali Anwar.

Warga Bekasi, Syahbandar (26) juga punya pendapat serupa. Dia terpincut dengan aneka infrastruktur di Jakarta yang menurutnya jauh di atas Kota Bekasi.

"Infrastrukturnya masih minim, kentara banget, masuk Jakarta sudah beda. Harapannya, JPO (jembatan penyeberangan orang) bisa ikut cakep-cakep. Bekasi mah JPO-nya enggak ada yang bagus, enggak menyeluruh. Pemerataan pendidikan juga penting. Duitnya kan banyak DKI. Misalnya, di Jakarta ada KJP, itu juga lumayan buat nanti kalau sudah punya anak," jelas Syahbandar, Senin.

Kata Gubernur DKI Jakarta

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menghargai adanya wacana Kota Bekasi bergabung dengan Provinsi DKI Jakarta.

Namun, Anies menyebut penggabungan dan pembagian wilayah di Jakarta merupakan wewenang pemerintah pusat.

"Aspirasi itu kita menghargai, kita hormati, dan biar berproses di pemerintah pusat karena prosesnya bukan dengan antarwilayah," ujar Anies di DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin (19/8/2019).

"Tata pemerintahan itu wewenangnya pemerintah pusat. Jadi, kita tunggu saja bagaimana arah dari pemerintah pusat. Kalau itu adalah keputusan pemerintah pusat, ya Jakarta menjalankan," kata Anies.