Anggaran Rp 12,9 Miliar untuk Antivirus dan Perangkat Lunak, Ini Rinciannya

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Unit Pengelola Teknologi Informasi Kependudukan DKI Jakarta Muhammad Nurrahman mengatakan, anggaran Rp 12,9 miliar tidak seluruhnya digunakan untuk sewa antivirus.

Dia menyebut anggaran itu digunakan untuk pengadaan tiga komponen.

"Pertama adalah antivirus, kedua terkait dengan Microsoft Office, dan yang ketiga terkait dengan database Oracle," ujar Nurrahman di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Rabu (9/10/2019).

Nurrahman merinci, dari Rp 12,9 miliar, Pemprov DKI mengalokasikan sekitar Rp 384 juta untuk menyewa antivirus.

Kemudian, sekitar Rp 7,8 miliar akan digunakan untuk membeli lisensi perangkat lunak Oracle untuk basis data kependudukan.

Pemprov DKI menggunakan Oracle untuk mengikuti layanan administrasi kependudukan Kementerian Dalam Negeri yang juga menggunakan perangkat lunak tersebut.

Dengan demikian, layanan kependudukan di Pemprov DKI dan Kemendagri menjadi seragam.

Setelah membeli lisensi Oracle, Pemprov DKI tinggal membayar biaya pemeliharaan teknis (annual technical support/ATS) tiap tahunnya.

"Kalau Oracle, kita ikut dari Kemendagri. Sesuai ketentuan, Oracle untuk (pembelian) pertama memang nilainya besar, begitu tahun berikutnya, ada ATS 15 persen dari total yang kita adakan di tahun pertama," kata dia.

Terakhir, Pemprov DKI akan menggunakan anggaran sekitar Rp 4 miliar untuk membeli Microsoft Office 2016.

Pembelian lisensi Microsoft Office bertujuan untuk memperbarui versi microsoft yang sebelumnya digunakan.

Pemprov DKI membeli sejumlah lisensi Microsoft Office 2016 untuk dipasang di komputer-komputer untuk layanan kependudukan di kelurahan, kecamatan, Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dan Dinas Kependudukan.

"Microsoft Office tidak tiap tahun dibeli. Ini kita beli yang versi 2016, jadi sekali beli, selesai," ucap Nurrahman.

Anggota Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD DKI Jakarta William Aditya Sarana sebelumnya mempertanyakan anggaran pembelian antivirus sebesar Rp 12,9 miliar.

Pemprov DKI Jakarta mengusulkan anggaran itu dalam KUA-PPAS untuk rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI 2020.

William meminta Pemprov DKI Jakarta menjelaskan alasan pembelian antivirus tersebut.

"Selama ini kan sewa saja tuh antivirus, sekarang beli antivirus plus perangkat lunaknya," ujar William saat dihubungi Kompas.com.