Wali Kota Gemas, 70.000 Warga Bekasi Masih Pakai Suket Gara-gara Blanko E-KTP Langka

Penyebabnya, alokasi blangko e-KTP di Kota Bekasi hanya sekitar 500 keping per bulan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Rahmat Effendi mengklaim, pihaknya berupaya keras agar e-KTP segera diadakan, tetapi tak bisa terealisasi.

"Tanya Pak Taufiq (Hidayat, Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi). Berapa kali wali kota minta ke Kemendagri supaya blangko kita bikin sendiri, kita bayar?" ungkap pria yang akrab disapa Pepen itu kepada wartawan di RSUD Chasbullah Abdulmadjid Kota Bekasi, Rabu (23/10/2019) petang.

Pepen merasa, Pemkot Bekasi sanggup mengadakan sendiri blangko e-KTP seandainya Kemendagri kesulitan.

"Mampulah. Kartu Sehat saja dulu kita cetak sendiri kok. Tunjuk saja di mana (percetakannya). Kalau Kemendagri susah, kita kirim uangnya ke Kemendagri," ujar Pepen.

"Kita sudah ada 70.000 lho yang pakai suket (surat keterangan pengganti KTP elektronik)," ia menambahkan.

Akan tetapi, Pepen menyebutkan bahwa jajarannya tak bisa berbuat banyak. Sebab, pengadaan blangko e-KTP merupakan wewenang pemerintah pusat.

Hal tersebut diatur dalam Permendagri Nomor 118 Tahun 2017.

"Umpamanya di percetakan Peruri kita bikin, kita yang bayar. Tapi kan enggak bisa," tutup politikus Golkar itu.