Rapat UMK Bekasi 2020 Alot, Serikat Buruh Ancam Blokade Jalan Ahmad Yani Bekasi

Rapat ini digelar di kantor Dinas Ketenagakerjaan Kota Bekasi sejak Kamis pagi.

Rapat diikuti Dewan Pengupahan dengan unsur pemerintah, serikat buruh, akademisi, dan pengusaha.

Rapat sedianya kelar pada Senin (11/11/2019) lalu, namun tertunda karena perwakilan APINDO (Asosiasi Pengusaha Indonesia) absen.

"Jangan salahkan kami apabila jalan raya ini sebentar lagi akan tertutup oleh ribuan kami. Jangan pernah salahkan kami," seru orator dari atas mobil komando dengan lantang.

Orator kemudian meminta seluruh anggota serikat buruh merapat mendekati mobil komando yang terparkir di tepi Jalan Ahmad Yani.

Ia meminta seluruh buruh menutup jalan karena menilai pemerintah tak berani menetapkan UMK sesuai permintaan mereka, karena APINDO meminta agar tidak ada kenaikan UMK.

"2,5 jam lagi kita akan dibubarkan. Sedangkan sampai jam segini belum terselesaikan. Bergeser ke depan mobil komando!" seru orator.

"Pemerintah pun sama tidak berani mengambil sikap! Mau dapat (kenaikan) 15 persen atau tidak, geser ke depan. Percuma ada dinas tenaga kerja kalau tidak bisa mengayomi buruh Kota Bekasi. Hidup buruh, tangan kirinya mengepal semua!" seru yang lain.

Orator mengklaim, pukul 16.30 WIB akan ada pengerahan buruh lagi dari arah utara yang berpotensi akan menutup jalan.

Saat berita ini disusun, Jalan Jenderal Ahmad Yani arah Pekayon sudah separuh tertutup oleh pengunjuk rasa.

"Jangan salahkan kami, bapak aparatur keamanan. Salahkanlah APINDO yang sampai detik ini tidak mau menyatakan UMK!" seru orator.

"Jam 16.30 tidak terselesaikan, jangan salahkan kami apabila tumpah ruah di jalan raya ini," sambungnya.

Penanggung jawab aksi, Suparno mengatakan, para buruh mendesak agar Dewan Pengupahan setuju dengan permintaan kenaikan UMK sebesar 15 persen untuk tahun 2020.

Itu artinya, UMK Bekasi mencapai Rp 4,9 juta.

Angka itu didapat, kata Suparno, dari hasil survei ke pasar-pasar utama di Kota Bekasi dan mempertimbangkan biaya hidup yang kian tinggi.

Permintaan itu, klaim Suparno, sudah mereka sampaikan kepada Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi sejak akhir Oktober lalu.