Kadishub DKI: Semua Ruas Jalan Protokol di Jakarta Layak Diterapkan ERP

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo menyebut seluruh ruas jalan protokol di DKI Jakarta sudah layak untuk diterapkan ERP atau jalan berbayar.

Syafrin mengatakan, uji kelayakan penerapan ERP seluruh ruas jalan itu ditinjau sesuai dengan empat aspek, yakni kecepatan, visio rasio, dilayani angkutan umum, dan lingkungan.

"Seluruh ruas jalan protokol kita sudah layak ERP ditinjau dari empat aspek yang sesuai dengan PP 32 tahun 2011 tentang rekayasa lalu lintas," ujar Syafrin saat ditemui di Balai Kota Jakarta, Senin (18/11/2019).

Meski disebut seluruh ruas Jalan Jakarta telah layak diterapkan ERP, Syafrin mengatakan, saat ini pihaknya tengah menyusun prioritas jalan mana yang nantinya diterapkan.

Ia pun tak menutup kemungkinan jika jalanan yang saat ini telah diterapkan ganjil genap akan diubah penerapannya menjadi jalanan berbayar.

"Kita akan menyusun prioritas sehingga tujuan Pak Gubernur bahwa kita menyiapkan yang berkelanjutan buat masyarakat yang ada sekarang dan anak turunan kita nanti itu harus dipenuhi aspek kinerja traffic kemudian lingkungan sosial ekonominya," kata dia.

Syafrin juga belum memastikan apakah nantinya penagihan itu akan menjadi satu ke dalam kategori Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

"Pasti semuanya besok over all akan diatur. Ada yang nanti turunannya diatur spesifik di perda tapi ada hal-hal yang diturunkan ke pergub karena nanti misalnya hal-hal yang dinamis diatur dalam Perda tentu ngunci kita tidak bisa melakukan invoasi-inovasi sesuai dengan perkembangan," tutur Syafrin.

Adapun Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tengah menggodok penyusunan pembuatan peraturan daerah (Perda) terkait penerapan ERP atau jalan berbayar yang rencananya akan diterapkan pada tahun 2021 mendatang.

Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Syafrin Liputo menargetkan perda tentang spesifikasi ERP itu akan rampung pada tahun 2020 mendatang.