Kritik untuk Fraksi PSI yang Kembalikan Dana Reses, Disebut Pura-pura Hemat dan Naif...

JAKARTA, KOMPAS.com - Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta tak henti-hentinya membuat hal baru ketika duduk di bangku legislatif DKI Jakarta.

Paling terakhir, anggota partai berlambang bunga mawar ini mengembalikan sisa dana reses yang tidak digunakan ke kas daerah.

Namun tindakan ini justru menuai tanggapan kontra dari sesama rekan legislatif di Kebon Sirih.

Kembalikan Rp 752 juta

Ketua Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta Idris Ahmad mengatakan, dari total fasilitas dana reses sebesar Rp 2,44 miliar, Fraksi PSI Jakarta hanya menggunakan Rp 1,68 miliar saja dan memastikan Rp 752 juta sisanya kembali ke APBD.

"Sejak awal PSI sudah berkomitmen siap kerja dan siap diawasi. Begitu juga terkait dengan dana reses. Semua uang yang dianggarkan dari APBD kami pertanggungjawabkan. Jika ada sisa, kami kembalikan lagi ke APBD," ucap Idris saat dikonfirmasi, Minggu (22/12/2019) malam.

Idris menjelaskan, selama rangkaian reses dari tanggal 4 sampai 19 November itu, delapan anggota Fraksi PSI turun ke 102 titik lokasi di Jakarta.

Banyak keluhan warga yang didapatkan, mulai dari pelayanan birokrasi yang lambat, pelayanan BPJS kesehatan yang belum maksimal, hingga keluhan warga yang belum mendapatkan Kartu Jakarta Lansia (KJL) meski sudah didata.

Sekretariat DPRD DKI sendiri menganggarkan Rp 305 juta bagi tiap anggota DPRD.

Mekanisme turunnya dana anggaran reses adalah DPRD memberikan dana sekitar 80 persen atau Rp 224 juta di awal, kemudian sisa dana diberikan setelah anggota dewan menyerahkan laporan kegiatan resesnya.

"Dari total Rp. 2.441.085.840 yang disiapkan saya dan kawan-kawan, Fraksi PSI hanya menggunakan Rp 1,68 miliar, antara lain digunakan untuk biaya tenda, kursi, sound system, konsumsi, snack, dan alat tulis," jelasnya.

Hemat anggaran

Ia menambahkan bahwa di tengah defisit APBD yang terjadi, PSI merasa perlu melakukan penghematan anggaran.

Apalagi setelah beberapa mata anggaran seperti kegiatan rehabilitasi sekolah dan fasilitas olahraga yang dicoret, Fraksi PSI pun turut menghemat anggaran dan tidak menghabiskan dana reses yang disediakan.

"Kita tahu target pendapatan tahun ini tidak tercapai. Tahun ini defisit dan berdampak ke proyeksi APBD tahun depan. Kami harap dana reses yang Fraksi PSI kembalikan bisa membantu agar uang APBD benar-benar bisa tepat sasaran untuk masyarakat," tutur Idris.

Sanggahan PDI-P

Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi PDI-Perjuangan, Ima Mahdiah pun menanggapi pengembalian uang reses yang dilakukan oleh Fraksi PSI ini.

Ima mengatakan bahwa pengembalian anggaran tersebut bukan karena PSI berhemat untuk membantu anggaran daerah.

Melainkan karena PSI tidak menyelesaikan tugasnya dengan mengunjungi semua titik reses.

"Tergantung kalau saya 17 titik harusnya 16 titik. Nah nih mereka permasalahannya (PSI) mengembalikan karena tidak menyelesaikan titik reses yang seharusnya. Jadi kita bedain dulu nih mana yang hemat mana yang pura-pura hemat. PSI ngebalikin karena dia tidak menyelesaikan titik reses, tidak memanfaatkan betul-betul," ucap Ima saat dihubungi Kompas.com, Selasa (24/12/2019).

Mantan staf Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok ini mencontohkan, jika seharusnya ada 16 titik reses, maka anggota Fraksi PSI hanya menyelesaikan kurang dari itu.

Ada yang hanya 6, 8, hingga 10 titik.

Ima mengetahui hal ini ketika menghubungi langsung ke bagian keuangan Kesekretariatan DPRD DKI Jakarta.

"Belum malah ada beberapa yang kurang bahkan ada yang 6 titik, 8 titik, ada 10 titik saya lihat. Ini kan enggak fair untuk teman-teman DPRD yang sudah 16 titik dibilangnya kita ngambilin uang apa bagaimana kan," jelasnya.

Merugikan masyarakat dan DPRD

Politisi muda ini justru menilai bahwa tindakan PSI itu membuat nama anggota DPRD DKI Jakarta fraksi lainnya menjadi kurang baik.

Hal ini lantaran Fraksi PSI tak menyelesaikan tugasnya dengan mengunjungi semua titik reses, namun menyampaikan ke publik bahwa pengembalian sisa dana reses untuk hemat anggaran.

"Ini kan enggak fair untuk teman-teman DPRD yang sudah 16 titik dibilangnya kita ngambilin uang apa gimana kan," ucap Ima.

Ima merasa dirugikan karena publik akan menilai bahwa anggota DPRD DKI lainnya yang bukan Fraksi PSI menggunakan uang reses untuk kepentingan pribadi.

Padahal, memang keseluruhan anggaran digunakan untuk bertemu masyarakat atau konstituen di daerah pilihnya.

"Makanya saya kenapa bicara, kita banyak yang 16 titik bahkan lebih dari 16 titik tiba-tiba disangkanya kita ngambilin uang reses. Padahal mereka sendiri yang tidak menyelesaikan. Sama sekali kita enggak ada bagi-bagi uang atau gimana ya memang dibutuhkan tenda, sound system, makanan. Saya setiap turun reses mengundang 200-300 orang," ungkap Ima.

Selain membuat nama anggota DPRD DKI lain menjadi kurang baik, sikap PSI ini juga merugikan masyarakat.

Titik reses yang tidak tersentuh membuat masyarakat tak bisa bertemu wakilnya di legislatif sehingga tak bisa menyampaikan aspirasi.

"Ini kan berarti ada banyak kelurahan yang tidak bisa dicapai, jadi menurut saya yang rugi masyarakat. Mereka tidak menjelaskan ke masyarakat soal kurang resesnya itu tapi hanya soal pengembalian uangnya. Yang rugi siapa? Ya masyarakat," terangnya.

Gerindra sebut tindakan naif

Tak hanya menuai kontra dari PDI-P, Fraksi Gerindra juga menilai bahwa PSI menunjukan sikap yang naif.

Terlebih, kata dia, Fraksi PSI beralasan pengembalian anggaran reses untuk membantu anggaran daerah yang sedang defisit.

"Menurut saya sih naif aja, anggota dewan itu kerjanya bukan begitu. Itu tugas dinasnya BPRD nyari duit. Terpenting itu menggunakannya, kalau misalnya yang dimaksud efisiensi itu bukan begitu," ujar Anggota Fraksi Gerindra DPRD DKI Syarif.

Menurut dia, jika ingin menghemat anggaran, anggota DPRD DKI Jakarta hanya perlu meminimalisir harga-harga keperluan selama reses.

"Saya nih Alhamdulillah ada juga yang saya kembalikan, cuma enggak naif begitu misalnya nasi boks di situ tertera Rp 57.000 saya belanjakan cuma Rp 42.000, terus sisa anggarannya pulangin. Yang dimaksud efisiensi itu situnya bukan enggak dipakai," jelas Syarif.

Syarif mengaku, pengembalian dana reses tersebut menyebabkan aspirasi yang diinginkan masyarakat tidak dapat tersampaikan.

Terlebih, kata dia, anggota DPRD PSI hanya turun ke tempat reses sekitar 6 sampai 8 titik.

"Mereka kan cuma 6 sampai 8 titik (reses) dari yang idealnya itu 16 titik reses. Coba kalau banyak turun ke lapangan, kan ada banyak lagi program yang didapatkan dari masyarakat dan nantinya bisa di akomodir bukan alih-alih mengurangi titik reses," cetusnya.