[POPULER JABODETABEK] Fakta Baru Kasus Lamborghini | Normalisasi Ala Anies | Tips Hadapi Debt Collector

Tak hanya kabar seputar kasus pengemudi Lamborghini, pembaca Kompas.com juga masih menyoroti perihal banjir di Jakarta.

Selengkapnya, kami rangkum dalam empat berita terpopuler rubrik Megapolitan sepanjang kemarin, Kamis (9/1/2019).

1. Fakta baru kasus Lamborghini Kemang

Polres Metro Jakarta Selatan membongkar praktik penjualan senajata api ilegal milik si Koboi Kemang, Abdul Malik.

Senjata api ini rupanya dibeli dari tiga tersangka atas nama Yunarko (Y) , Axel Djody Gondokusumo (ADG), dan Muhammad Setiawan Arifin (MSA).

Ketiga tersangka ditangkap pada 29 Desember 2019 di tempat yang berbeda.

Ada beberapa fakta menarik yang terungkap dalam jumpa pers pengungkapan kasus ini.

Ternyata ada keluarga dari kalangan artis yang terlibat dalam praktik jual beli senjata ilegal tersebut.

Tersangka yang bernama Axel Djody Gondokusumo (ADG) merupakan putra dari artis Ayu Azhari.

Abdul Malik dan Axel Djody Gondokusumo mempunyai hubungan yang dekat. Mereka sudah berteman sejak lama.

Hubungan mereka pun semakin akrab ketika Axel dapat menyediakan koleksi senjata yang diminati oleh Abdul Malik.

Baca selengkapnya soal kasus ini dalam tautan berikut.

2. Normalisasi sungai ala Anies

Beberapa tahun terakhir, salah satu program yang cukup diandalkan untuk mengatasi banjir di Jakarta adalah normalisasi atau pelebaran sungai.

Seiring pergantian gubernur, Gubernur DKI Jakarta saat ini Anies Baswedan mengganti istilah itu dengan sebutan naturalisasi.

Anies tidak ingin ada betonisasi kawasan pinggir sungai karena dia menilai itu akan merusak ekosistem sungai.

Ia setuju sungai dikembalikan ke lebarnya yang asli tetapi tidak dengan cara dipasang sheet pile.

Karena itu nama program diganti, bukan normalisasi tetapi naturalisasi.

Dengan nama naturalisasi atau normalisasi, tugas Pemprov DKI Jakarta tetap sama yaitu membebaskan lahan.

Yang melakukan pelebaran sungai adalah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Untuk Sungai Ciliwung, panjang aliran sungai yang mesti dilebarkan 33 kilometer. Namun hingga kini, dari target itu yang baru diselesaikan 16 kiometer.

Pelebaran terhalang pembebasan lahan yang menjadi tugas Provinsi DKI Jakarta. Dua tahun terakhir, pembangun terhenti karena tidak ada pembebasan lahan.

Baca selengkapnya perihal argumentasi Anies dan keinginan Presiden Jokowi soal upaya mengatasi banjir di Jakarta berikut ini.

3. Tips menghadapi debt collector di jalan

Kasus perampasan kendaraan oleh seorang yang mengaku petugas leasing atau debt collector kembali terjadi.

Kali ini peristiwa tersebut menimpa salah satu pengemudi ojek online (ojol), Chris William Samosir (21) di kawasan Pondok Jagung, Serpong Utara, Tangerang Selatan, Selasa (7/1/2020) lalu.

Motor matik korban dirampas oleh 10 orang tak dikenal yang mengaku sebagai petugas leasing dengan alasan angsuran kredit macet.

Lalu, apa yang kita lakukan jika dicegat petugas debt collector di jalan raya?

Pihak kepolisian meminta warga waspada dan tidak langsung memberikan kendaraan begitu saja.

Warga harus menanyakan surat tugas terlebih dahulu kepada petugas leasing atau debt collector tersebut sebagai bukti.

Namun, jika situasi tidak memungkinkan karena mendapat kekerasan dan ancaman, pengendara yang menjadi korban dapat berteriak untuk meminta tolong.

Setelahnya, pengendara yang menjadi korban perampasan bisa melaporkan ke kepolisian di lokasi terdekat.

Cara yang dilakukan debt collector dalam menyita motor yang kreditnya macet di tengah jalan tidak bisa dibenarkan.

Selengkapnya baca berita berikut ini.

4. Pemilik mobil wajib punya mobil di Depok

Masyarakat Kota Depok yang hendak memiliki mobil kini wajib menyediakan lahan parkir atau garasi.

Hal itu karena, saat ini Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Depok baru saja mengesahkan perda terbaru tentang penyelenggaraan Bidang Perhubungan.

Wakil Wali Kota Depok Pradi Supriatna mengatakan, Perda yang masuk dalam revisi Perda Nomor 2 tahun 2012 itu mengatur tentang kepemilikan garasi bagi pemilik mobil di Kota Depok.

"Banyaknya masyarakat yang mengeluhkan kondisi mobil parkir hingga memakan badan jalan, Pemerintah Kota Depok akhirnya merevisi Perda tentang Penyelenggaraan Bidang Perhubungan," kata Pradi saat dikonfirmasi Kompas.com, Kamis (9/1/2020).

Baca selengkapnya di sini.