Derbi PKS vs Gerindra dalam Pemilihan Wagub DKI Jakarta, Siapa yang Menang?

Adalah Gerindra dan PKS, yang mengusung pasangan pemenang Pilkada tersebut.

Kedua partai kini saling bersinggungan setelah kursi wakil gubernur DKI Jakarta ditinggal Sandiaga Uno pada 10 Agustus 2018 lalu.

Gerindra mengusung Riza Patria sementara PKS mengusung Nurmansjah Lubis sebagai calon wagub DKI Jakarta.

Padahal, sebelumnya, PKS dan Gerindra adalah dua partai yang solid. Gerindra bahkan pernah memberikan porsi cawagub kepada PKS yang mengusung dua kadernya sebagai calon. Namun, dua nama itu mentok di DPRD DKI Jakarta. 

Pada masa pemilihan kepala daerah DKI Jakarta 2017 lalu, Anies dan Sandi hanya didukung kedua partai ini, sedangkan partai lainnya mengusung calon berbeda.

Kini kedua partai dihadapkan dengan pilihan, siapa yang akan mengisi kursi kosong tersebut hingga saling berebut tak ada yang mau mengalah.

Peta politik koalisi di DPRD DKI Jakarta

Dalam peraturan perundang-undangan juga disebut pengajuan calon pengganti wakil gubernur DKI Jakarta yang sudah mundur ditentukan oleh partai pengusung dalam pemilu.

Kedua partai ini yang kemudian memiliki hak untuk mengajukan nama pengganti wagub DKI.

Jika hal tersebut tidak berubah, ada kemungkinan peta koalisi masih sama, minim didukung oleh oposisi.

Gerindra dan PKS hanya memiliki 35 kursi dari jumlah 106 kursi di DPRD DKI Jakarta.

Kursi tersebut jauh dari cukup untuk menentukan siapa yang akan terpilih mengisi kursi kosong tersebut karena Tata Tertib (Tatib) pemilihan.

Tata tertib pemilihan yang dibuat oleh Pansus DPRD DKI Jakarta memberikan syarat harus ada lebih dari 50 persen + 1 anggota dewan yang hadir dalam rapat pemilihan wagub DKI Jakarta yang baru itu.

Jika tidak, rapat pemilihan harus ditunda sampai peserta memenuhi kuorum yang sudah diatur.

Mau tidak mau, Gerindra dan PKS wajib melibatkan fraksi lain dalam pemilihan wagub DKI Jakarta.

Ketika fraksi lain hadir, peta politik koalisi dua partai "sejoli" yang tak terpisahkan masa Pilkada DKI 2017 dan Pilpres 2019 ini agaknya sulit untuk bisa tetap stabil.

Pengamat politik dari Charta Politica Yunarto Wijaya mengatakan, pergeseran besar-besaran peta politik di DKI Jakarta terjadi setelah peta politik nasional mengalami goncangan dahsyat dengan bergabungnya Gerindra ke Pemerintahan Jokowi.

"Kita lihat partai-partai kita, semua keputusannya diambil oleh pimpinan partai mereka," kata dia saat dihubungi Kompas.com.

Peta koalisi nasional 

Jika skenario peta politik DPRD DKI Jakarta benar-benar berubah mengikuti peta politik nasional, maka akan terjadi penggerusah kekuatan PKS secara besar-besaran.

Menurut Yunarto, akan ada tujuh partai yang mendukung nama calon yang diusung Partai Gerindra.

Partai tersebut adalah partai-partai yang sudah mantap melenggang bersama pemerintahan Jokowi-Amin.

Di antaranya PDI-P, PSI, Nasdem, PKB, Golkar, Gerindra sendiri dan PPP.

Sedangkan PKS masih belum tentu didukung oleh Demokrat yang selama ini bersikap abu-abu dalam menyikapi arus politik.

"Kalau PAN? Versi Haji Lulung atau Zulkifli Hasan? Masih belum tahu bisa mendukung (PKS) atau tidak" kelakar Yunarto.

Riza Patria bukan tandingan Nurmansyah Lubis

Tidak hanya soal hitung-hitungan jumlah kursi di DPRD DKI Jakarta, sosok yang diusung juga menjadi pertimbangan partai-partai di DPRD.

Riza Patria yang diusung Gerindra, misalnya.

Nama Riza Patria tak asing lagi di telinga masyarakat luas.

Riza Patria, seorang pengusaha asal Banjarmasin Kalimantan Selatan tersebut sudah melanggeng ke Senayan sebagai Wakil Ketua Komisi II DPR-RI pada periode 2014-2019 lalu.

Berbeda dengan Nurmansjah Lubis. Walaupun pernah menjadi Anggota DPRD DKI Jakarta dua periode, namanya tidak sefamiliar Riza Patria dan dua nama yang diusungkan PKS sebelumnya.

Yunarto bahkan meragukan keseriusan PKS merebut kursi wagub dengan menunjuk Nurmansjah menjadi calon wagub DKI.

"Kalau Syaikhu (nama calon sebelumnya) kan sudah dikenal banyak orang, kalau ini kurang sekali (dikenal masyarakat)," kata dia.

Selain alasan jumlah kursi yang begitu jauh perbedaannya, sosok yang akan beradu sendiri sudah terlihat terlalu jauh dari sisi pengalaman maupun figurnya, kata Yunarto.

"Itu yang membuat saya merasa Riza Patria pasti menang dalam pemilihan ini," kata dia.

Mengukur kekuatan dua parpol

Pada skenario akhir pemilihan wagub yakni voting, akan ada unjuk kekuatan jumlah suara yang dipertontonkan di ruang sidang paripurna DPRD DKI Jakarta dalam agenda pemilihan wagub DKI nantinya.

Pengamat politik dari Indobarometer, M Qodari membuat prediksi perhitungan angka yang akan diraih kedua calon.

Prediksi itu mengatakan calon dari PKS bukan hanya kalah telak, tapi terjungkal saat pengambilan voting.

"Menurut saya kalau terjadi pertarungan politik (pengambilan voting), maka PKS akan terjungkal," kata dia.

Terjungkal karena begitu lemahnya posisi angka yang bisa didapat PKS dalam mekanisme voting nanti.

Dia menilai, kesolidan koalisi PDI-P dengan Gerindra di tingkat pusat akan mempengaruhi perolehan suara yang akan terjadi dalam pemilihan wagub mendatang.

"Prediksi saya kalau terjadi voting, yang akan menang adalah Riza Patria dari Gerindra. Karena konstelasi politik di tingkat nasional akan berpengaruh dan berperan di tingkat pemilihan Wagub DKI," kata dia.

Dari 106 kursi di DPRD DKI Jakarta, terdapat 10 partai politik yang kini sudah terbagi menjadi dua peta politik di kanca nasional.

Jika dengana asumsi peta politik tingkat nasional solid di tingkat DPRD DKI Jakarta, maka ada tujuh partai yang sudah dipastikan mendukung calon yang diusulkan Gerindra.

Ketujuh partai tersebut adalah PDI-P dengan 25 kursi, Gerindra dengan 19 kursi, PSI dengan 8 kursi, Nasdem 7 kursi, PKB 5 kursi, Golkar 6 kursi, dan PPP 1 kursi.

Total kursi dari koalisi tersebut adalah 71 kursi dari 106 kursi atau 67 persen dari kursi yang ada di DPRD DKI Jakarta.

Berbeda dengan partai di luar koalisi pemerintah pusat.

Hanya ada tiga partai yang kini tidak bergabung di dalam lingkaran koalisi dinilai tak bisa menandingi jumlah kursi jika pemilihan Wagub berakhir dengan mekanisme voting.

PKS sendiri sebagai pengusung nama calon memiliki 16 kursi, diikuti dua partai di luar koalisi yakni Demokrat dengan 10 kursi dan PAN 9 kursi.

Ketiga partai ini hanya mengantongi 33 persen jumlah kursi di DPRD DKI Jakarta, atau sebanyak 35 kursi dari 106 kursi yang ada.

Itu terjadi jika Demokrat dan PAN berbaik hati menyumbangkan suaranya untuk PKS. Jika tidak, PKS hanya akan memeroleh 15 persen.

Sedangkan sisa suara yang mencapai 85 persen itu akan dilahap oleh koalisi Gerindra Cs.

Namun, namanya politik, tak ada yang pasti. Menit-menit akhir hitung-hitungan ini bisa saja berubah. Jika awalnya kawan, bisa jadi lawan. 

Semua politisi tentu menyadari dalam politik tak ada kawan atau lawan yang abadi. Yang abadi hanyalah kepentingan.