[POPULER JABODETABEK] Protes Ojol soal Tilang Elektronik Motor | Penyesalan Petinggi King of The King

Protes mulai dilontarkan para pengemudi ojek online. Mereka keberatan jika salah satu pelanggaran yang tertangkap kamera ETLE adalah penggunaan ponsel saat berkendara.

Berita seputar tilang elektronik motor ini menjadi sorotan pembaca Megapolitan Kompas.com.

Selain itu, ada pula isu soal ditangkapnya Juanda, petinggi King of The King dan penyelesalannya setelah ditangkap polisi.

Berikut empat berita populer Megapolitan Kompas.com sepanjang Senin (3/2/2020).

1. Ojol protes tilang elektronik

Sejumlah pengendara ojek online (ojol) merasa bingung karena bermain ponsel menjadi salah satu pelanggaran yang bakal terekam di sistem tilang elektronik atau electronic traffic law enforcement (ETLE) dan ditindak.

Salah satu pengendara ojol merasa bingung karena, menurut dia, banyak pengendara yang akan ditindak akibat melihat peta melalui ponsel.

Hal ini Ia tanyakan kepada petugas Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Metro Jaya yang tengah memberi tahu tentang pelanggaran ETLE di Simpang Sarinah, Thamrin, Jakarta Pusat.

"Kan kami ojol nih, Bu, maaf nih ya, terus kalau kami lihat Google Maps atau peta di aplikasi bagaimana? Langsung terekam terus ditilang?" tanya pengemudi Vario putih tersebut, Senin (3/2/2020).

Petugas yang berada di lokasi lalu menjawab bahwa pengemudi yang terlalu terpaku dan kelihatan memegang ponsel, maka akan terekam ETLE.

"Nah, kalau memang kelihatan megang terus memainkan memang akan terekam, kemudian dianggap melanggar," ucap petugas.

Pengemudi lainnya juga menanyakan hal yang sama seandainya sedang berada di lampu merah, lalu pengendara ojol memainkan ponsel karena ada pesanan yang masuk.

Baca selengkapnya di sini.

2. Petinggi King of The King menyesal

Petinggi kerajaan fiktif King of The King, Juanda, kini tidak mempercayai adanya harta Soekarno senilai Rp 60.000 Triliun di Bank Swiss.

Padahal sebelumnya, Juanda sendiri yang bercerita tentang adanya harta peninggalan Soekarno yang disimpan di Bank Swiss sebesar Rp 60.000 triliun

Hal itu disampaikan Juanda setelah dirinya ditangkap Polres Metro Tangerang Kota.

Juanda mengaku bergabung dengan King of The King pada Desember 2018 dan diangkat langsung sebagai lembaga keuangan tertinggi King of The King, yakni Ketua Umum Indonesia Mercusuar Dunia (IMD).

Juanda yang berstatus sebagai ASN di lingkungan Kabupaten Karawang tersebut kepincut ikut-ikutan King of The King lantaran diajak oleh Dony Pedro.

Walaupun hanya bertemu satu kali, Juanda menuruti titah Dony Pedro yang dimaksud King of The King.

"Saya tertarik datang ke sana (Dony Pedro) karena (Dony) punya samurai," kata dia.

Baca selengkapnya di sini.

Berdasarkan data dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), hingga pukul 11.00 WIB, ada dua titik yang masih tergenang.

Pertama adalah di wilayah Jakarta Pusat, tepatnya di Underpass Kemayoran, dengan ketinggian air 90 cm.

Kepala Badan BPBD DKI Jakarta Subejo menuturkan, saat ini banjir di Underpass Kemayoran diatasi dengan membersihkan saluran oleh petugas prasarana dan sarana umum (PPSU) kelurahan, Dinas Sumber Daya Air (SDA), dan BPBD.

"Sudah dikerahkan 15 pompa di Underpass Kemayoran," ucap Subejo dalam pesan singkatnya, Senin.

Baca selengkapnya di sini.

4. Kritik jalur sepeda

Kebijakan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan membuat jalur sepeda di beberapa ruas jalan Ibu Kota masih menuai kritik.

Pasalnya, kebijakan itu dianggap tidak efektif mengurangi kemacetan di jalan-jalan Ibu Kota dan lemah dalam pengawasannya.

Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Gilbert Simanjuntak menyebut, kebijakan ini hanya membebani Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta.

"Puluhan miliar kita keluarkan untuk membuat jalur sepeda, ini tidak efektif, ini malah jadi beban untuk pak Syafrin (Kepala Dishub DKI)," ucapnya di Gedung DPRD DKI, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin (3/2/2020), seperti dikutip Tribun Jakarta.

Politisi PDI-Perjuangan ini menilai, program pembuatan jalur sepeda hanya merupakan kebijakan pencitraan dari Gubernur Anies Baswedan.
"Ini kesannya emang pencitraan, buat apa sih begitu? Katanya semua PNS mau disuruh naik sepeda, faktanya? Pengawasannya gimana?" ujarnya.

Ia pun menyoroti anggaran Rp 73 miliar yang digelontorkan untuk membuat jalur sepeda sepanjang 63 kilometer di sejumlah ruas jalan.

Baca selengkapnya di sini.