PSBB di Jakarta Berlaku, Pemkot Jakpus Siapkan Langkah Penerapan

Diketahui, PSBB di wilayah Jakarta mulai berlaku efektif pada Jumat (10/4/2020).

“Sudah kami siapkan, sudah preparing langkah-langkah antisipasi sesuai dengan arahan dari Pak Gubernur, apa saja yang untuk PSBB ini.” ujar Wakil Wali Kota Jakarta Pusat Irwandi kepada Kompas.com, Rabu (8/4/2020).

Irwandi menjelaskan, jajaran Pemkot bersama TNI, Polri, dan Satpol PP sudah bekerja sama dalam melaksanakan kegiatan pencegahan Covid-19 di wilayah Jakarta Pusat.

Salah satunya dengan membentuk tim bernama Polisi RW untuk mensosialisasikan kebijakan pemerintah dan mengimbau masyarakat agar menerapkan jarak fisik, mengurangi kegiatan di luar rumah, sampai kewajiban menggunakan masker.

“Ya jadi kami kerjasama tiga pilar ya, itu dari Koramil, Polsek kita akan keliling dengan Satpol PP untuk melakukan pengawasan gitu,” ungkapnya.

Dengan pemberlakukan PSBB di Jakarta, kata Irwandi, Polisi RW tidak lagi sekadar memberikan imbauan kepada masyarakat.

Namun dapat memberikan penindakan seperti pembubaran kerumuman warga.

“Kalau kemarin kan kita imbauan kalau besok di PSBB ada penindakan. Seperti arahan Pak Gubernur kan itu, jadi akan ada penindakan. Jadi kalau ada kumpul-kumpul lebih dari 5 orang kita bubarkan. Nah itu termasuk perannya Polisi RW nanti,” ucap Irwandi.

Irwandi menambahkan, Pemkot Jakarta Pusat sudah memberikan arahan kepada jajaran ditingkat kelurahan hingga RT/RW untuk mensosialiasikan kebijakan yang diatur dalam PSBB di Jakarta.

“Wali Kota sudah menginstruksikan ke seluruh jajaran. Jadi rabu kamis ini sosialisasi, Jumat udah berlaku,” kata Wirandi.

Adapun PSBB di Jakarta akan berlaku efektif mulai Jumat (10/4/2020) selama 14 hari dan bisa diperpanjang kembali sesuai kebutuhan.

Pelaksanaan PSBB mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman PSBB dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19.

Setidaknya, ada enam kegiatan yang dibatasi, yakni peliburan sekolah dan tempat kerja, pembatasan kegiatan keagamaan, pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum, pembatasan kegiatan sosial dan budaya.

Selain itu, pembatasan moda transportasi, serta pembatasan kegiatan lainnya khusus terkait aspek pertahanan dan keamanan.