Pengajuan Status PSBB Jawa Barat Belum Juga Diputuskan, Ini Kata Kemenkes

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Biro Hukum Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI, Sundoyo menegaskan bahwa pembahasan status Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dilakukan maksimal dua hari kalender berdasarkan Permenkes Nomor 9 Tahun 2020.

Ia memastikan, pembahasan PSBB oleh tim teknis dan Gugus Tugas Kemenkes tak libur saat Jumat Agung (9/4/2020) dan hari ini, Sabtu (10/4/2020).

"Enggak (libur). Karena, di dalam Permenkes Nomor 9 (Tahun 2020) itu, 2 hari itu adalah 2 hari kalender, bukan hari kerja," ujar Sundoyo kepada Kompas.com, Sabtu petang.

"Teman-teman di Tim Teknis Bagian Kesehatan maupun di Gugus Tugas itu bekerja. Semalam saja diskusi sampai hari ini itu masih terus," tambah dia.

Pernyataan ini ia lontarkan sehubungan dengan status PSBB Provinsi Jawa Barat yang tak kunjung diputuskan hingga hari ini.

Padahal, kepada wartawan, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyebutkan, dokumen usulan PSBB oleh Kota dan Kabupaten di Bogor, Depok, dan Bekasi sudah ia layangkan sejak Rabu (8/4/2020) ke Kemenkes RI.

"Surat dari lima kepala daerah (Bodebek) sudah masuk ke kami kemudian kami rekap dan hari ini Pemprov Jabar mengajukan PSBB untuk lima wilayah Bodebek. Nanti akan di-review oleh Kementerian Kesehatan. Mudah-mudahan sehari atau dua hari keluar keputusannya," kata Emil di Gedung Pakuan Bandung, Rabu.

Jika klaim Emil betul, maka hari ini, Sabtu (11/4/2020) sudah lewat batas tenggat waktu dua hari yang ditetapkan oleh Kemenkes untuk membahas dan memutuskan status PSBB.

Dikonfirmasi mengenai hal ini, Sundoyo mengaku tak tahu persis kapan berkas usulan PSBB dari Ridwan Kamil diterima oleh Kemenkes.

Ia berujar, penerimaan itu dilakukan oleh Sekretariat Tim Teknis Kemenkes dan ia ada di luar tim tersebut.

Akan tetapi, ia memastikan bahwa Kemenkes berpegang pada tenggat waktu dua hari sebagaimana diatur dalam Permenkes Nomor 9 Tahun 2020.

"Iya betul (maksimal pembahasan usulan PSBB 2 hari), karena limitasi betul kan waktunya. Mudah-mudahan secepatnya lah, saya tidak bisa mendahului, karena itu tugas tim teknis," ujar Sundoyo.

"Kalau diterimanya hari Sabtu kan berarti masih bisa besok atau Senin. Masalahnya (kapan) start-nya itu lho yang saya tidak tahu. Saya belum tahu kapan permohonan itu diterima melalui email," tutup dia.

Ketentuan bahwa pembahasan usulan PSBB maksimal dua hari oleh Kemenkes tertuang dalam Pasal 8 ayat 1 Permenkes Nomor 9 Tahun 2020.

"Menteri menetapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar untuk wilayah provinsi/kabupaten/kota tertentu dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari sejak diterimanya permohonan penetapan," bunyi pasal tersebut.