Ketua RT di Depok Pulangkan Dana Bansos yang Disunat

DEPOK, KOMPAS.com - Barep Suroso, Ketua RT 005 RW 006 Kelurahan Mampang, Pancoranmas, Depok, Jawa Barat, mengaku sudah mengembalikan potongan dana bantuan sosial untuk warganya.

Sebelumnya, Barep mengklarifikasi bahwa ia memotong dana bansos sebesar Rp 25.000 dari tiap Rp 250.000 yang diterima per kepala keluarga (KK).

Pemotongan dilakukan Barep karena Pemkot Depok hanya mengucurkan dana bansos untuk 39 KK, dari 100 KK yang ia ajukan. Sehingga, 61 KK yang tak dapat kucuran langsung dari Pemkot diharapkan dapat menikmati bansos dari potongan yang Barep lakukan.

"Sorenya langsung diserahkan juga uang itu untuk dikumpulkan di rumah Pak RW, agar tidak timbul kecurigaan," jelas Barep kepada wartawan, Senin (20/4/2020).

Ia dan sejumlah ketua RT yang mengalami masalah serupa, awalnya mereka berencana menggunakan potongan dana bansos itu untuk membeli sembako bagi 61 KK yang tak diberikan dana bansos oleh Pemkot Depok.

Namun, akibat kabar-kabar miring mengenai potongan ini, rencana itu urung dilaksanakan.

"Ada saran bahwa uang itu agar dikembalikan, langsung saat itu juga uangnya saya kembalikan karena memang masih utuh, belum dibelikan sembako. Akhirnya batal beli sembako," ungkap Barep.

Kabar miring itu bahkan membuat ia dan sejumlah ketua RT didatangi oleh aparat-aparat berwenang.

Namun, masalah selesai karena Barep telah mengembalikan uang yang memang tak digelapkan itu.

Barep berharap, Pemerintah Kota Depok mengakomodasi usulan mengenai distribusi bansos dari para ketua RT/RW sebagai pihak yang paling dekat dengan warga.

"Saya mohon maaf. Saya berharap, ke depan, pemerintah mengakomodasi warga yang dibawah. Mereka nonton TV tahunya semua dapat tanpa terkecuali, tapi ini nyatanya ada yang tidak dapat," ujar Barep.

"Tapi terus terang, dengan potongan Rp 25.000 itu saya akui salah. Tapi saya memikirkan lagi bagaimana warga saya yang tidak dapat. Seperak pun saya enggak 'makan' sama sekali," kata dia.

Kepala Dinas Sosial Pemkot Depok Usman Haliyana mengakui bahwa kemelut semacam ini rentan terjadi di lapangan.

Ia berujar, permasalahan timbul karena minimnya waktu untuk memverifikasi usulan para ketua RT/RW secara langsung di lapangan.

Mengambil contoh di RT 005 RW 006 Mampang, Pancoranmas, bisa jadi 39 KK diberi dana bansos oleh Pemkot Depok, sedangkan sisa 61 KK yang juga diusulkan akan menerima bansos dari pihak lain di kemudian hari, seperti Pemprov Jawa Barat atau pemerintah pusat.

"Tidak ada aturan seperti itu (ketua RT memotong dana bansos) sebetulnya, tapi kalau saya sih kira-kira memahami ketua RT di bawah dilema," ujar Usman kepada Kompas.com, Senin siang.

"Kenapa terjadi itu (kisruh dana bansos di lapangan), karena memang tidak ada verifikasi lapangan, karena waktu yang begitu cepat," tambah dia.