Usul PSBB Diperpanjang, Pemkot Depok Diminta Jangan Hanya Salahkan Warga

Hal ini ia sampaikan sehubungan dengan rencana perpanjangan PSBB (pembatasan sosial berskala besar) di Depok hingga 28 hari ke depan.

"Coba lihat mengapa dalam PSBB justru angka pasien positif dan lainnya terus meningkat? Apakah Pemerintah Kota Depok tahu akar masalahnya dan bisa mengatasinya?” ucap Roy melalui keterangan tertulisnya kepada Kompas.com, Selasa (28/4/2020) siang.

“Jangan cuma bisa nyalah-nyalahin rakyat tidak disiplin. Dalam keadaan darurat begini rakyat enggak bisa disalahkan karena ada pemerintah yang memimpinnya," anggap dia.

Roy berpendapat, selama periode pertama PSBB yang berlangsung sejak 15 April 2020 lalu, pemerintah mendesak warga diam di rumah namun tak cukup menjamin kebutuhan harian mereka.

Anggapan Roy ada benarnya, menilik masih ada lebih dari 200.000 kepala keluarga (KK) yang termasuk kelompok miskin lama dan miskin baru belum juga memperoleh bantuan sosial (bansos), padahal dua pekan PSBB sudah nyaris usai.

"Kebanyakan pemerintah hanya mampu menyalahkan ketidak disiplinan masyarakat, namun tidak mampu mengetahui penyebab dan jalan keluarnya. Dari awal DKR dan pemerintah pusat sudah mendesak agar Pemerintah Kota Depok segera mendirikan dapur umum dan rumah karantina,” ungkap dia.

“Namun karena ini tidak pernah dilakukan, maka masyarakat terpaksa kembali keluar rumah lagi untuk cari makan. Enggak akan ada keluarga yang mau diam di dalam rumah kalau kelaparan apalagi harus bayar kontrakan bulanan," lanjutnya.

Ia berharap, pada periode perpanjangan PSBB nanti, Pemerintah Kota Depok lebih serius dengan tanggung jawabnya menjamin kebutuhan harian warga yang kehilangan nafkah.

Wali Kota Depok Mohammad Idris sebelumnya telah menyatakan sanggup meningkatkan jumlah penerima bansos dari 30.000 menjadi 100.000 KK dalam periode perpanjangan PSBB nanti.

Rencana itu akan ia tempuh seandainya Pemerintah Provinsi Jawa Barat tak menyanggupi permintaan bantuan bagi sekitar 214.000 KK di Depok yang masuk dalam kategori miskin baru/rentan miskin.

“Kalau dari pemerintah provinsi sudah jelas, sudah pasti, ya kami alhamdulillah, berarti dana (bansos untuk penambahan KK) itu tidak terpakai. Tapi kami sudah siapkan,” sebut Idris ketika dihubungi Kompas.com, Senin (27/4/2020).

Sementara itu, ia juga mengakui bahwa penerapan PSBB di periode pertama tak efektif. Masih banyak warga yang berkerumun di jalan raya tanpa mengindahkan protokol kesehatan, beberapa pabrik masih buka, sedangkan aparat tak bisa mengenakan sanksi karena tak ada dasar hukumnya.

“Dari evaluasi kami, bahwa selama ini yang menjadi kendala kami adalah penerapan sanksi (selama PSBB),” tutup Idris.

Parameter utama keberhasilan PSBB yakni sejauh mana kebijakan itu sanggup menekan jumlah kasus Covid-19. Bertolak dari tolok ukur itu, PSBB di Depok tak berhasil mengerem laju penularan Covid-19.

Terhitung sejak Rabu (15/4/2020), hari pertama PSBB, tercatat 116 penambahan kasus positif Covid-19 di Depok hingga Senin (27/4/2020).

Jumlah itu setara 86 persen dari jumlah kasus positif Covid-19 yang tercatat sebelum PSBB diberlakukan, yakni 134 kasus di Depok, Selasa (14/4/2020).

Dari penambahan kasus positif itu, terdapat penambahan pasien sembuh sebanyak 18 orang, namun kematian akibat Covid-19 bertambah 3 korban.

Di samping itu, kematian suspect Covid-19 yang tak kunjung dikonfirmasi positif/negatif Covid-19 oleh Kementerian Kesehatan RI meningkat sebanyak 11 korban.

Selain itu, sudah 87 persen dari seluruh kelurahan di Kota Depok sudah mencatatkan kasus positif Covid-19, menjadikan Kota Depok zona merah persebaran virus SARS-CoV-2.

Seluruh kelurahan juga sudah mencatatkan minimal satu warganya sebagai pasien dalam pengawasan (PDP)/suspect Covid-19.