UI Desak Pemerintah Lebih Transparan soal Data Penanganan Covid-19

Saat ini, transparansi data pemerintah telah dimuat dan diperbarui secara berkala melalui media massa serta laman resmi www.covid19.go.id dan laman resmi gugus tugas penanganan Covid-19 di tingkat daerah.

Namun, Tim Perumus Policy Brief Kajian Regulasi dari Universitas Indonesia (UI) menganggap, kelengkapan informasi seputar Covid-19 di Tanah Air masih perlu disempurnakan.

"Data yang dimuat dalam laman www.covid19.go.id mempermudah para pemangku kepentingan. Namun diperlukan penyempurnaan informasi hingga semakin jelas sampai pada tingkatan teknis," ujar tim peniliti UI melalui keterangan tertulis soal rekomendasi kebijakan (policy brief) yang diterima Kompas.com, Selasa (5/5/2020).

Sejauh ini, melalui laman resmi, pemerintah memaparkan data update kasus harian global dan nasional Covid-19 beserta sebarannya, arus donasi yang masuk untuk penanganan Covid-19, jumlah tes dan laboratorium, serta jumlah logistik dan relawan.

Menurut tim peneliti UI, data itu masih harus disempurnakan lebih detail seperti menyangkut status ketersediaan APD, seberapa banyak mesin PCR untuk tes Covid-19 yang tersedia dan dibutuhkan, begitu pun data ketersediaan serta kebutuhan sumber daya lainnya.

"Policy brief ini merupakan usulan keempat yang telah UI hasilkan. UI sebagai think tank berupaya melakukan kajian yamg komprehensif agar dapat memberikan masukan bagi pemerintah dalam menghadapi pandemi Covid-19," ujar Wakil Rektor UI bidang Riset dan Inovasi, Abdul Haris.

Transparansi data pemerintah soal kasus Covid-19 di Indonesia telah menjadi sorotan.

Jumlah kematian akibat Covid-19 diduga jauh lebih banyak ketimbang data versi pemerintah, karena adanya keterlambatan tes dan penanganan pada ODP dan PDP Covid-19. Demikian menurut laporan harian Kompas pada 23 April 2020.

Pada 27 April lalu, Reuters melaporkan, akibat rendahnya kemampuan tes Covid-19 di Indonesia, sebanyak 2.212 penduduk di 16 provinsi telah meninggal dunia dengan gejala Covid-19. Akan tetapi, angka itu tak dimasukkan dalam data kasus Covid-19 yang dibuka pemerintah kepada publik.