Hanya 9 KK yang Terima Bansos di Warakas, Warga Curiga hingga Pengurus RT/RW Tertekan

Masalah yang dimaksud ialah, hanya ada sembilan keluarga yang terdata sebagai penerima bantuan sosial di Kelurahan Warakas.

Padahal dalam bansos dr Pemprov DKI, Kelurahan Warakas menerima 7.023 bantuan pada April 2020 lalu.

"Kami sudah lelah menahan masyarakat, kalau kita lepas ini akan jadi ledakan besar yang mungkin bikin rusuh dan sebagainya. Soalnya kan yang terdepan soal ini RT/ RW di sini sini," kata kata Ketua Lembaga Musyawarah Kelurahan (LMK) Warakas, Tanjung Priok, Jakarta Utara Zaenal Arifin saat dihubungi Kompas.com, Senin (11/5/2020).

"Akhirnya ada RT yang enggak kuat, mau pergi saja dari wilayahnya. Tekanan yang luar biasa dari masyarakat," ucap Zaenal.

Dugaan-dugaan penggelapan hingga korupsi dituduhkan kepada para pejabat level bawah tersebut mengingat tingginya kebutuhan sehari-hari masyarakat.

Para ketua RT/RW dan tokoh masyarakat sudah berupaya mengonfirmasi terkait masalah tersebut ke Kementerian Sosial.

Namun, dari Kemensos mengarahkan warga untuk meminta keterangan dari Suku Dinas Sosial (Sudinsos) Jakarta Utara.

Sudinsos lalu meminta warga untuk menghubungi Dinas Sosial. Tapi, tak ada jawaban yang didapat dari tiga aparat pemerintah tersebut.

LMK Warakas lalu memberi waktu pada Dinsos dan Kemensos DKI 2x24 jam untuk menjelaskan kepada masyarakat permasalahan bansos tersebut.

"Dalam dua hari ini kalau tidak ada penjelasan yang memuaskan masyarakat, kami akan menempuh jalur hukum melalui somasi dan sebagainya," ucap Zaenal.

Sementara itu, Camat Tanjung Priok Syamsul Huda mengonfirmasikan adanya anomali dalam bansos dari Kemensos tersebut.

Syamsul juga mengatakan, anomali itu hanya terjadi di Kelurahan Warakas.

"Untuk kelurahan lain jumlah bansos yang diterima normal," ucap Syamsul.