7 Maskapai Diputus Bersalah Naikkan Harga Tiket, Kemenhub Revisi Tarif Penerbangan

Rencana tersebut menyusul keputusan Komite Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menyatakan tujuh maskapai bersalah atas kenaikan harga tiket.

"Revisi nanti akan kita lihat komponennya karena ada beberapa parameter di cost itu," ujar Dirjen Perhubungan Udara Novie Riyanto dalam keterangan suara diterima Kompas.com saat kunjungan kerja di Bandara Soetta, Kamis (25/6/2020).

Novie mengatakan saat ini pemerintah sedang melakukan evaluasi terkait parameter yang berkaitan dengan dunia penerbangan, seperti nilai tukar rupiah terhadap dolar, gaji kru pesawat dan lainnya.

Novie mengatakan tidak akan terburu-buru untuk melakukan koreksi terhadap TBA-TBB yang saat ini masih berlaku.

"Karena kita tidak boleh menghitung secara ceroboh, contoh saja US Dolar kan floating dari hari ke hari, padahal dolar kan sangat besar komponennya terhadap nilai dari TBA," ujar dia.

Sementara ini, lanjut Novie, ketujuh maskapai yang dinyatakan melanggar TBA diminta untuk mematuhi keputusan KPPU. Dan tidak lagi melanggar ketentuan kenaikan harga tiket.

"Kita dari Kemenhub sangat menghargai apa yang sudah diputuskan KPPU dan kami juga menghimbau operator untuk tunduk pada keputusan KPPU," kata dia.

Adapun sebelumnya, KPPU memutuskan tujuh maskapai nasional bersalah terkait kenaikan harga tiket pesawat.

KPPU memutuskan bahwa seluruh terlapor secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran atas Pasal 5 dalam jasa angkutan udara.

Ketujuh maskapai tersebut, yakni PT Garuda Indonesia (Terlapor I), PT Citilink Indonesia (Terlapor II), PT Sriwijaya Air (Terlapor III), PT NAM Air (Terlapor IV), PT Batik Air (Terlapor V), PT Lion Mentari (Terlapor VI), dan PT Wings Abadi (Terlapor VII).

"Untuk itu KPPU menjatuhkan sanksi berupa perintah kepada para Terlapor untuk melakukan pemberitahuan secara tertulis kepada KPPU setiap kebijakan mereka yang akan berpengaruh terhadap peta persaingan usaha, harga tiket yang dibayar oleh konsumen, dan masyarakat sebelum kebijakan tersebut dilakukan," demikian bunyi keterangan resmi yang dikeluarkan KPPU Selasa (23/6/2020).